KINERJA DAERAH BARU BURUK

Sekitar 80 persen dari daerah otonomi baru kinerjanya buruk dan tidak mampu menghimpun pendapatan asli daerah. Daerah-daerah itu sibuk membentuk pemerintahan dan belanja peralatan, tetapi mengabaikan peningkatan pelayanan pada masyarakat.

“Dalam pertemuan dengan Dewan Otonomi Daerah tadi pagi (23/6) diketahui, dari 100 persen daerah otonomi baru, 80 persen berkinerja buruk. Mereka tidak sanggup menghimpun pendapatan asli daerah sama sekali,” kata Deputi Pembangunan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Max Pohan di Jakarta, Rabu (23/6).

Dijelaskan, hasil evaluasi pemerintah pusat, dari 31 daerah yang dievaluasi ada 14 daerah otonomi baru baru atau 45,16 persen dari total sampel yang kinerjanya tidak baik.

Max menyampaikan hal itu dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. Hadir dalam acara itu Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.

Dijelaskan, 80 persen daerah otonomi baru (DOB) bergantung pada pendanaan transfer dari pemerintah pusat. Dana transfer dari pusat itu pun sebagian besar untuk membayar gaji pegawai dan melengkapi perlengkapan pemerintahan. Bukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Sementara peningkatan layanan kepada masyarakat yang menjadi sasaran final otonomi daerah justru tidak terpenuhi. Daerah otonomi baru itu gagal memenuhi kebutuhan dasar yang paling diperlukan mamsyarakat,” tutur Max.

Kegagalan DOB, kata Max, disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sumber pendanaan yang mendukung daerah otonomi itu sangat terbatas dan belum sanggup menghasilkan pendatapan asli daerah (PAD).

Kedua, rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur daerah yang ditunjuk sebagai satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang bertanggung jawab pada pelaksanaan proyek dan penggunaan anggaran,

“Masalah satu daerah dengan daerah otonomi baru lain memang berlainan dan bervariasi. Ini sama dengan hasil studi Bappenas beberapa tahun lalu. Sebagian besar memang sibuk dengan upaya pembentukan pemerintahan,” ujar Max Pohan.

Meski ada pemburukan DOB, pemerintah pusat masih memberikan kesempatan kepada daerah otonomi baru itu untuk memperbaiki diri. Alasannya, untuk membentuk daerah mandiri butuh waktu setidaknya 5-10 tahun. “Apalagi masalah yang dihadapi adalah rendahnya kapasitas dan kompetensi. Butuh waktu panjang untuk meningkatkannya,” tutur Max.

Belum transparan

Pemerintah pusat melakukan survei pada tahun 2009. Survei dilakukan dengan mengambil 31 dari 57 daerah otonomi baru sebagai sampel. Dari 31 DOB yang disurvei, 14 di antaranya berkinerja buruk. DOB yang disurvei adalah daerah otonomi baru yang usianya di bawah tiga tahun.

Menanggapi hasil survei tersebut, Direktur Ekesekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudi berpendapat, pemerintah belum transparan mengungkapkan hasil kajian yang dilakukan.

Padahal, lanjut Agung, transparansi sangat penting agar seluruh pemangku kepentingan dapat ikut menilai kinerja daerah otonomi baru. Pada awal 2010 sudah dilakukan evaluasi terhadap 205 DOB, tetapi pemerintah tidak memublikasikan hasilnya secara detail dan jelas.

“Evaluasi setidaknya harus mencakup tingkat kesejahteraan masyarakat, pemenuhan pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan, air bersih, listrik, dan meningkatnya daya saing ekonomi,” kata Agung.

Agung berpendapart, dengan dasar hasil evaluasi itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah induknya perlu melakukan penguatan terhadap DOB yang dikategorikan gagal. Jika dalam tiga tahun tidak ada perbaikan, pemerintah patut mempertimbangkan penggabungan kembali daerah otonomi baru itu dengan daerah induknya.

Kegagalan, kata Agung, pada umumnya karena sejak awal sudah tidak layak dijadikan DOB, baik ekonomi maupun kewilayahan, tetapi tetap dipaksakan karena alasan politik. “Kepemimpinan daerah juga lemah. Ke depan, salah satu yang harus dihindari adalah pertimbangan etnopolitik karena mengancam semangat negara kesatuan,” ujar dia.

Sumber  :  Kinerja Daerah Baru Buruk | Kompas, 24.06.2010