Posted by: hagemman | July 31, 2010

PRESIDEN KRITIK KERAS APBD

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menengarai banyak kebijakan dan sistem penganggaran di daerah yang tidak tepat. Karena itu, pemerintah pusat akan mengaudit sejumlah pelaksanaan kebijakan dan APBD yang dinilai tidak efektif.

SBY juga menegaskan, meski kepala daerah dipilih secara langsung, mereka tetap harus taat dan bertanggung jawab kepada presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan SBY ketika membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (29/7).

“Saya akan memerintahkan untuk meneliti APBD beberapa kabupaten dan kota yang oleh gubernurnya pun dianggap sangat tidak pas. Uang itu adalah uang rakyat. Sebagian, dan bahkan sebagian besar, adalah desentralisasi fiskal yang kita lakukan untuk kabupaten-kabupaten tertentu. Bayangkan kalau itu tidak optimal atau salah sasaran,” kata SBY.

Presiden menegaskan bahwa dirinya berhak mengevaluasi dan mengoreksi kebijakan di daerah. “Saudara jangan keliru bahwa di dalam UUD 1945, konstitusi kita, presiden memegang kekuasaan pemerintahan,” tegas SBY.

Karena itu, tutur SBY, meski dipilih secara langsung, kepala daerah tetap berada dalam organisasi pemerintahan dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan. “Wajib hukumnya mereka menjalankan garis-garis presiden sebagai kepala pemerintahan. Wajib hukumnya bagi saya untuk memastikan bahwa mereka juga menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, termasuk tugas-tugas pembangunan,” ungkap SBY.

Read More…

Advertisements
Posted by: hagemman | July 31, 2010

KINERJA DAERAH BARU BURUK

Sekitar 80 persen dari daerah otonomi baru kinerjanya buruk dan tidak mampu menghimpun pendapatan asli daerah. Daerah-daerah itu sibuk membentuk pemerintahan dan belanja peralatan, tetapi mengabaikan peningkatan pelayanan pada masyarakat.

“Dalam pertemuan dengan Dewan Otonomi Daerah tadi pagi (23/6) diketahui, dari 100 persen daerah otonomi baru, 80 persen berkinerja buruk. Mereka tidak sanggup menghimpun pendapatan asli daerah sama sekali,” kata Deputi Pembangunan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Max Pohan di Jakarta, Rabu (23/6).

Dijelaskan, hasil evaluasi pemerintah pusat, dari 31 daerah yang dievaluasi ada 14 daerah otonomi baru baru atau 45,16 persen dari total sampel yang kinerjanya tidak baik.

Max menyampaikan hal itu dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. Hadir dalam acara itu Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.

Dijelaskan, 80 persen daerah otonomi baru (DOB) bergantung pada pendanaan transfer dari pemerintah pusat. Dana transfer dari pusat itu pun sebagian besar untuk membayar gaji pegawai dan melengkapi perlengkapan pemerintahan. Bukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Read More…

Posted by: hagemman | July 31, 2010

PEMEKARAN WILAYAH, DISTRIBUSI, DAN REPRESENTASI

Pemekaran wilayah kembali menjadi sentral perdebatan publik. Namun, seperti hari-hari sebelumnya hampir tak ada penjelasan baru kecuali eksploitasi berlanjut atas watak patologis gejala ini.

Korupsi, penyalahgunaan wewenang, inefisiensi, ketamakan elite, kebangkitan politik etnis, egoisme, oligarki, dan sejenisnya diproyeksikan sebagai penyakit kronis daerah baru. Beberapa di antaranya diandaikan sebagai penjelas di balik maraknya usul pemekaran. Penyakit-penyakit ini diisolasi dari tata kelola kekuasaan Indonesia secara umum.

Padahal, tak satu pun khas daerah pemekaran : semua penyakit normal Indonesia. Karena itu, penting bagi kita keluar dari jebakan analisis penstereotipan patologis ini. Analisis yang mengriminalisasi kebijakan sendiri. Ini agar jalan keluar yang lebih masuk akal bisa ditemukan.

Problema distribusi

Maraknya usulan pemekaran punya penjelasan bervariasi. Namun, data 10 tahunb terakhir menunjukkan lebih dari 90 persen tuntutan datar dari luar Jawa dan Bali. Ini merefleksikan dua hal : kronisnya persoalan distribusi di luar Jawa ; dan sebaliknya, mulai melangkahnya Jawa dan Bali ke fase akumulasi sebagai prioritas. Luar Jawa masih terus bergulat dengan isu distribusi, sementara di Jawa dan Bali – sebab infrastruktur pemerintahan dan fisik sangat stabil, serta tingginya kapasitas produksi – aksesibilitas setiap jengkal wilayah ke barang publik bukan lagi isu.

Jika hal di atas disepakati, kita akan sepakat pula, cara paling masuk akal mengurani hasrat memekar diri adalah penyelesaian secara sistematis persoalan distribusi ini. Pelarangan melalui intimidasi wacana lewat pemberitaan negatif media ; intimidasi politik melalui “moratorium” dan ancaman pembubaran atau penggabungan ; intimidasi teknokrasi melalui ancaman pengurangan dan penundaan DAU ; ataupun intimidasi legal melalui pencabutan klausul UU yang memberikan celah bagi pemekaran, bisa dipastikan akan menyusutkan gairah pemekaran.

Read More…

Posted by: hagemman | July 31, 2010

OTONOMI DAN DISTORSI PERDA INVESTASI

Dari perspektif kelembagaan, kinerja investasi dan ekonomi suatu negara atau daerah adalah fungsi dari kualitas tata kelola sektor publik, termasuk kebijakan dan kapasitas aktor (birokrat) dalam penerapannya.

Pranata makro ini berpengaruh besar pada tingkat produktivitas usaha (mikro) dan daya guna endowment factors seperti sumber daya alam dan letak wilayah. Sepanjang satu dasawarsa pelaksanaan desentralisasi dan otonomi di Indonesia, contoh paling sering disebut untuk menggambarkan mutu buruk governansi adalah keberadaan peraturan daerah (perda) bermasalah.

Dari sisi pemerintah daerah (pemda), perda adalah instrumen manifestasi kewenangan otonom daerah. Kualitas perda mencerminkan wajah otentik otonomi dan mutu pengelolaan kewenangan yang dimiliki pemda. Dari sisi pengusaha, perda jadi sinyal awal, kesan pertama, buat menakar komitmen “ramah” investasi perda. Ia semacam tes kolesterol dalam menguji kesehatan lingkungan usaha secara menyeluruh sekaligus peringatan dini datangnya berbagai penyakit ikutan lain.

Sesat pikir

Faktanya, perkembangan diskusi dan upaya perbaikan mutu perda sejauh ini masih berada pada tahap elementer. Hasil riset dan interaksi di lapangan menunjukkan, setelah 10 tahun otonomi, ranah masalah berputar pada sebab-sebab lama, yang semestinya hanya tipikal isu di awal kita bereksperimentasi dengan kebijakan besar itu.

Read More…

« Newer Posts - Older Posts »

Categories