Posted by: hagemman | April 30, 2010

ANCAMAN KEDUA YANG TAK TERELAKKAN

Nelayan bukan hanya secara fisik tinggal di “pinggiran” tepian daratan, secara hak sipil pun masih di pinggiran. Bahkan, dalam sistem iklim bumi pun mereka berada di “pinggiran” isu perubahan iklim.

Lupakan kondisi mereka yang serba kekurangan, mulai dari modal hingga akses teknologi. Kini mereka juga telah hilang kendali atas semua fenomena alam yang selama ini mereka kenari dari “pranata mangsa” yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Ketika cuaca dan iklim mulai berubah karakter dan polanya menjadi sesuatu yang asing bagi mereka, nelayan belum mendapatkan layanan informasi klimatologi yang memadai sebagai pegangan mereka dari hari ke hari. Upaya penanggulangan dampak perubahan iklim yang langsung berdampak pada perikanan harus didasarkan pada tingkat risiko.

Untuk itu, perlu dilakukan analisis potensi bahaya yang memasukan berbagai faktor ke dalamnya. Sebutlah seperti geomorfologi, erosi, kemiringan pantai, rata-rata tinggi gelombang, rata-rata kisaran pasang, dan perubahan peingkatan muka air laut relatif. Selain itu, juga perlu dibuat tingkat kerentanan pantai memperhitungkan jumlah penduduk terdampak (luka-luka atau meninggal dunia), yang terkena dampak ekonomi, kondisi infrastruktur, jasa pelayanan penting, kondisi jasa pelayanan komersial, dan ekosistem.

Dari kedua kondisi tersebut, yaitu potensi bahaya dan kerentanan pantai, suatu lokasi bisa ditetapkan tingkat risiko. “Seluruh pantura Jawa risikonya tinggi, terutama Jawa Barat, Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah, kecuali Pemalang dan Pati. Risiko tertinggi ada di Demak. Untuk melaksanakan upaya penanggulangan, kita harus menggunakan analisis risiko ini. Prioritasnya adalah yang paling tinggi risikonya itu yang diselesaikan lebih dulu, “ujar Subandono.

Untuk mengurangi risiko, salah satunya adalah melakukan adaptasi selain dengan mitigasi. Untuk Pekalongan, misalnya, dilakukan upaya adaptasi dengan menggeser perumahan mundur ke arah daratan.

Persoalan yang ditemui adalah masalah perumahan yang banyak terkait dengan perkara sosial budaya, terkait mitos tanah leluhur. Dengan digeser lebih ke arah daratan, jarak untuk melaut pun jadi lebih jauh sehingga orang enggan pindah.

Upaya lain adalah dengan membuat zonasi berdasarkan dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Undang-undang tersebut juga mengajak semua pihak melakukan mitigasi bencana dalam rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Upaya penanaman mangrove bisa dilakukan masyarakat secara bersama-sama dengan mudah,” tutur Subandono.

Dengan menanam mangrove, erosi bisa ditahan. Selain itu, ekosistem di kawasan mangrove juga bisa menambah penghasilan masyarakat karena banyak satwa air, misalnya kepiting.

Isu global

Persoalannya, isu perubahan iklim bukanlah sekadar isu lokal, nasional, atau regional. Isu perubahan iklim adalah isu global.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengungkapkan, pada tahun 2007 Indonesia telah berinisiatif bersama lima negara lain (Malaysia, Filipina, Kepulauan Solomon, Timor Leste, dan Papua Niugini) mencanangkan apa yang dikenal sebagai Coral Triangle Initiative.

Semangat di dalamnya adalah turut ambil bagian dalam upaya penanggulangan perubahan iklim dengan berupaya mempertahankan kawasan segitiga terumbu karang agar tidak tercemar dan rusak oleh intervensi manusia. Terumbu karang (coral) adalah penanda sensitif terhadap perubahan suhu. Oleh karena itu, kawasan terumbu karang dipilih untuk dijaga kelestariannya.

Sementara secara nasional, terkait dengan konsep minapolitan yang bertujuan meningkatkan produksi, Subandono mengingatkan, “Ini harus dirancang sedemikian rupa agar setidaknya infrastruktur dan ekosistem yang ada di (kawasan) minapolitan bisa sekaligus merupakan langkah mitigasi dan adaptasi. Kalau tidak, investasi yang ditanamkan akan hilang. Oleh karena itu, perencanaannya harus untuk jangka panjang.”

Dengan adanya ancaman perubahan iklim yang sudah pasti tersebut, semua perencanaan pembangunan – terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil – tak mungkin lagi mengabaikan ancaman tersebut. Itulah pokok ancaman kedua bagi para nelayan kita, disamping ‘ancaman” dari kurangnya modal serta dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah.

Di atas segalanya, nelayan amat membutuhkan data dan informasi cuaca dan iklim yang cepat dan akurat. Ya, sebuah informasi yang tepercaya.

Sumber  :

Ancaman Kedua yang Tak Terelakkan | Kompas, 16.04.2010


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: