Posted by: hagemman | April 20, 2010

PULIHKAN KEPERCAYAAN RAKYAT

Kesepakatan Koja pasca-Tragedi Tanjung Priok menjadi peluang sekaligus ujian bagi aparat dan birokrasi. Peluang meraih kepercayaan publik.

Tragedi priok menimpali kasus-kasus hukum yang sedang membelit, di antaranya kasus makelar pajak yang semakin membuat kita terkaget-kaget. Serupa seperti tragedi Priok (Koja), pertanyaan serupa : mampukah diatasi secara elegan win-win solution ?

Penegakan hukum menjadi keharusan, sementara yang biasa terjadi dalam urusan pengadilan adalah teka-teki. Sering terjadi vonis pengadilan tidak seiring dengan rasa keadilan masyarakat.

Meminjam istilah Achmad Ali (2000), menempatkan hukum untuk hukum dan hukum untuk prosedur harus diubah total jadi hukum untuk mewujudkan rasa keadilan rakyat. Hukum perlu dikembalikan pada akar moralitas, akar kultural, dan akar religiusnya.

Reformasi 1998 mengembuskan semangat masyarakat demokratis. Hak-hak sipil dihargai dan tata kehidupan memiliki civil culture. Secara politis, ya, tetapi kenyataannya demokratisasi secara sosial-ekonomi-budaya masih terasa sama dengan sebelum 1998.

Kasus-kasus yang kebetulan terkuak melibatkan aparat dan lembaga penegak hukum sehingga menjadi harapan bahkan tuntutan kalau kasusnya mau diselesaikan seadil-adilnya. Kalau tidak, menumpuklah kekecewaan yang niscaya mudah menyulut gerakan massa anarkistis.

Ketika berkembang rasa tak ada keberpihakan pada rakyat dan longgarnya praksis kekuasaan, pemulihan kepercayaan menjadi pekerjaan rumah yang semakin sulit dan mendesak. Fenomena kekuasaan menjadi pilihan, campur aduk antara hilangnya kepercayaan dan frustrasi, dengan gampang meletupnya kemarahan. Bentrokan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Jakarta, sebelumnya Satpol Pemprov Banten, sekadar contoh letupan itu pun bermuatan kekecewaan rakyat.

Bentorkan-bentrokan yang terjadi mengindikasikan rasa keterasingan rakyat dari praksis kekuasaan. Meluapkan kekecewaan secara anarkistis menjadi pilihan, sementara memendam rasa cemas dan takut pun menghinggapi mayoritas penduduk negeri ini.

Dua ekstremitas itu, takut dan cemas, membuat pekerjaan pemerintah semakin berat. Kesan kedodoran kinerja kabinet terjadi, tidak saja kikuk di bawah sorotan rakyat sehingga serba hati-hati, atau rakus memainkan kesempatan untuk kepentingan pribadi, atau justru diam.

Menemukan payung hukum yang pas setelah opembatalan UU Badan Hukum Pendidikan, misalnya, contoh lain dari peluang meraih kepercayaan. Membuktikan bahwa praksis kekuasaan berpihak pada kepentingan rakyat.

Tepati janji dan kesepakatan, ujian sekaligus peluang memulihkan kepercayaan publik. Kalau meleset, kita hanya sibuk membersihkan piring kotor, tak bergerak maju yang artinya melangkah mundur !

Sumber  :

Pulihkan Kepercayaan Rakyat, Tajuk Rencana | Kompas, 17.04.2010


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: