Posted by: hagemman | January 2, 2010

HAPUS ATURAN PELARANGAN BUKU

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan penerbit mendesak Kejaksaan Agung menghentikan pelarangan sepihak atas semua kegiatan publikasi, termasuk dalam bentuk buku. Sekaligus juga pencabutan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan.

Desakan itu disuarakan dalam siaran pers bersama, Selasa (29/12) di kantor lembaga monitoring hak asasi manusia (HAM) Imparsial. Beberapa waktu lalu Kejaksaan Agung melarang peredaran lima buku.

Turut hadir dalam acara itu perwakilan penerbit Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) Hilmar Farid, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam, mantan anggora DPR Nursyahbani katjasungkana, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Nurkholis, dan Rusdi Marpaung dari Imparsial.

“Dalih kejaksaan melarang peredaran buku dengan alasan muatannya dianggap mengganggu ketertiban umum. Hal itu legitimasi sesat dan keliru. Dalam Pasal 30 (c) UU No 4/PNPS/1963 disebutkan, kejaksaan turut menyelenggarakan pengawasan peredaran badan cetakan,” ujar Farid.

Farid mengingatkan, jika mengacu pada konteks UU itu, kejaksaan tidak berwenang secara sepihak melakukan pelarangan. Kejaksaan seharusnya menghormati mekanisme hukum di pengadilan untuk menentukan apakah suatu cetakan dianggap melanggar hukum dan ketertiban umum.

Tafsir tentang ketertiban umum tak boleh dimonopoli negara sebagai dalih merepresi warga negaranya. Pembatasan seharusnya hanya dilakukan jika menyangkut penyebaran kebencian yang justru membahayakan HAM dan kebebasan dasar.

“Kejagung selama ini melakukan perbuatan yang melampaui kewenangan dengan melarang peredaran buku secara sepihak. Hal itu melanggar HAM, terutama soal kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Pernyataan terbuka kami ini sekaligus menjadi somasi terbuka terhadap pemerintah,” lanjut Farid.

Kelima buku yang dilarang itu adalah Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, Suara Gereja bagi Umat Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Imat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri, Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965, Enam Jalan Menuju Tuhan, serta Mengungkap Misteri Keragaman Agama.

Menurut Asvi, buku Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto ditulis secara ilmiah dan mendapat sambutan sangat baik di dalam dan di luar negeri. Bahkan, dalam pertemuan ilmuwan se-Asia di Kuala Lumpur tahun 2007, buku itu dinobatkan sebagai salah satu dari tiga buku terbaik.

Nursyahbani menyatakan, beserta koalisi semua LSM yang hadir saat itu, mereka akan mengajukan uji materi kembali atas UU No 4/PNPS/1963 ke Mahkamah Konstitusi.

Sumber  :

Pemerintah Harus Hapus Aturan Pelarangan Buku | Kompas, 30.12.2009


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: