Posted by: hagemman | November 28, 2009

MEMAHAMI SIKAP PRESIDEN

Presiden telah berbicara kepada rakyat terkait Bank Century dan sikap atas kasus Chandra-Bibit, Senin (23/11) malam.

Atas kasus Chandra-Bibit, ada tiga hal penting dari sikap Presiden.

Pertama, bila tidak diteruskan ke pengadilan, kasus itu lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Alasannya, tidak cukup bukti dan memerhatikan aspek sosial. Dalam bagian ini, Presiden menyatakan tidak akan memasuki wilayah kepolisian dan kejaksaan. Namun, Presiden menginstruksikan agar Kepala Polri maupun Jaksa Agung melakukan penertiban dan pembenahan di instansi masing-masing.

Kedua, perlunya tindakan korektif atas instansi penegak hukum, Polri, kejaksaan, dan KPK sehingga proses hukum dapat dipercaya dan memenuhi rasa keadilan.

Ketiga, Presiden mencanangkan dilakukan pemberantasan mafia hukum.

Memahami permasalahan

Banyak pihak melihat kasus Chandra-Bibit sebagai konflik institusi, antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di satu pihak dan Polri serta Kejaksaan Agung di lain pihak. Tidak heran jika pada pertemuan di Komisi III DPR, para petinggi KPK, Polri, dan, kejaksaan diminta berfoto bersama agar masyarakat melihat tidak ada konflik pada institusi yang mereka pimpin.

Di masyarakat pun, yang dinanti dari jawaban Presiden adalah pada institusi hukum mana Presiden akan memihak.

Padahal, kejaksaan, Polri, maupun KPK adalah institusi negara. Ketiga institusi ini merupakan anak kandung republik. Bahkan, Polri dan kejaksaan hingga akhir zaman tetap dibutuhkan keberadaannya dan tidak dapat dikerdilkan perannya.

Pokok kasus Chandra-Bibit adalah pada proses hukum yang dilakukan para pejabat hukum di kepolisian dan kejaksaan. Para pejabat adalah manusia, yang menduduki jabatan yang menentukan bagaimana institusi hukum dipersepsikan masyarakat.

Kini, atas sejumlah kasus, kepercayaan publik kepada pejabat, kepolisian, dan kejaksaan ada pada titik terendah. Sebaliknya, kepada KPK, kepercayaan publik amat tinggi. Karena itu, saat Chandra-Bibit disangka memeras dan menyalahgunakan wewenang, meski polisi dan jaksa yakin, masyarakat tidak yakin.

Publik merasa ada “rekayasa” yang dilakukan penyidik dan penuntut hukum atas Chandra-Bibit. Bukti tak cukup, tapi dipaksakan agar dimejahijaukan. Ini menimbulkan krisis kepercayaan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Ketidakpercayaan publik inilah yang mendorong Presiden membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Chandra-Bibit yang dikenal dengan Tim 8. Verifikasi proses hukum untuk dua hal mendasar. Presiden membutuhkan pendapat lain atas proses hukum yang sedang berjalan meski pendapat itu bukan tandingan dari yang dilakukan penyidik atau penuntut umum.

Kedua, Presiden perlu memvalidasi atas kecurigaan masyarakat. Validasi ini penting guna menepis distrust dan mistrust masyarakat terhadap penegak hukum.

Proses hukum

Dari sejumlah kasus yang muncul, proses hukum yang dilakukan para pejabat hukum kerap menjadi perbincangan masyarakat. Ini terjadi karena proses hukum yang dijalankan dianggap tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Ini yang disampaikan dalam sikap Presiden. Salah satunya, perkara nenek Minah yang divonis 1,5 bulan kurungan karena mencuri tiga buah kakao.

Masyarakat bertanya, apakah para pejabat hukum harus memproses kejahatan yang dilakukan nenek Minah ? Apakah upaya yang dilakukan para penegak hukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan nenek Minah ? Apakah pihak yang melaporkan memiliki kepentingan untuk memastikan agar nenek Minah diberi ganjaran ?

Kejadian itu kerap terjadi pada masyarakat. Para sopir truk akan dicari-cari kesalahannya oleh oknum polisi lalu lintas agar memberi sejumlah uang. Demikian pula belakangan beredar istilah “ATM Berjalan” bagi oknum kejaksaan dan kepolisian yang melakukan proses hukum terhadap seseorang dalam kedudukan sebagai saksi, tersangka, maupun terdakwa.

Bahkan, pascapemutaran rekaman sadapan atas Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi, masyarakat kian paham bagaimana perkara dapat diatur oleh orang yang diduga sebagai makelar kasus. Makelar kasus bia membebaskan atau meringankan pelaku pidana yang seharusnya dihukum. Namun, makelar kasus juga bisa memastikan seseorang yang tidak seharusnya dihukum agar dihukum.

Ini semua menunjukan kenyataan di Indonesia ada persoalan dalam proses hukum, bahkan tidak terkecuali di KPK. KPK kerap dikritik karena melakukan proses hukum secara tebang pilih. Selain itu, KPK kerap melakukan penahanan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap orang yang sebenarnya tidak perlu ditahan. Di sinilah isu pokok yang perlu didengar masyarakat saat Presiden menyampaikan keputusannya terkait kasus Chandra-Bibit. Keputusan Presiden sama sekali dan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai Presiden akan berpihak pada institusi hukum mana.

Kini saatnya publik menanti sensitivitas Polri dan kejaksaan untuk menindaklanjuti apa yang menjadi sikap Presiden. Presiden juga telah menyampaikan langkah-langkah agar proses hukum bisa dipercaya dan paralel dengan rasa keadilan masyarakat.

Kasus Chandra-Bibit telah menjadi entry point agar ke depan publik memiliki kepercayaan pada proses hukum mulai dari hulu hingga ke hilir. Kepercayaan ini penting mengingat dewasa ini sistem hukum bukan sekadar ornamen atau pajangan belaka.

Sumber  :

Memahami Sikap Presiden, Hikmahanto Juwana | Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Mantan Anggota Tim 8
Kompas, 24.11.2009


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: