Posted by: hagemman | November 28, 2009

MAFIA PERADILAN DAN PRAKTIKNYA

Cerita tentang mafia peradilan bukan dongeng belaka. Gambaran karut-marutnya dunia hukum di Indonesia itu terjadi di banyak tempat dan berbagai tingkatan. Mulai pola yang sederhana hingga rumit, melibatkan recehan hingga uang miliaran rupiah. Tujuannya, keuntungan bagi pemain di dalamnya.

Tawaran permainan yang secara sederhana dikisahkan Nugroho kepada Kompas, Sabtu (21/11). Sekitar sembilan tahun lalu ibunya berprofesi sebagai pedagang diciduk polisi dengan tuduhan menadah barang curian.

Sri, ibu Nugroho, kebetulan mendapat tawaran sepatu dengan harga “cuci gudang” alias obral dari seorang sales. Namun, sepekan setelah transaksi terjadi, polisi datang ke rumah Sri bersama si sales. Ternyata sepatu yang dijual sales tersebut adalah sepatu curian !

Esoknya, Sri diminta datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan kemudian menandatangani surat berupa blangko yang diisi tulisan tangan.

Sri, sebagai masyarakat tidak paham hukum dan malu dikaitkan dengan persoalan hukum, ingin cepat-cepat menyelesaikan pemeriksaan. Akibatnyam tanpa dibaca, surat yang disodorkan polisi ditandatangani. Ternyata surat itu menyebutkan Sri sebagai tersangka, dikenai pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penadahan.

Sri mempertanyakan status tersangka itu hingga oknum polisi menawarinya untuk berdamai. Sri harus menyediakan uang Rp 20 juta agar statusnya dapat berubah menjadi saksi. Tanpa uang, Sri akan terus menjadi tersangka dan diseret ke pengadilan. Setelah melalui proses tawar-menawar yang alot, akhirnya tercapai “harga damai” Rp 7 juta.

Kenapa Sri memutuskan meladeni permintaan yang itu ? Alasannya, jika maju ke pengadilan, akan menghabiskan lebih banyak waktu, lebih banyak uang, dan lebih banyak malu.

Dipermainkan

Tak pernah terbayang dalam pikiran Wijaya – bukan nama sebenarnya – salah satu pimpinan perusahaan telekomunikasi swasta nasional, berhubungan dengan polisi.

Urusan ini bermula ketka laki-laki keturunan Tionghoa itu didatangi oleh calon investor yang mengaku memiliki uang Rp 80 milliar hingga Rp 100 milliar.

Calon investor itu ingin membeli perusahaan Wijaya. Lantas si calon investor itu bertanya-tanya tentang data perusahaan, termasuk pernah bersengketa atau tidak.

Wijaya mengakui, perusahaannya pernah terbelit sengketa yang sebenarnya sudah selesai secara substansi. Menanggapi hal itu, si calon investor – yang mengaku kenal pejabat tinggi di kepolisian dan di kejaksaan – menawarkan bantuan menyelesaikan sengketa itu. Wijaya tergoda sehingga menyerahkan pengurusan perkara sengketa tersebut ke calon invevstor.

Alih-alih perkara selesai, Wijaya malah dipusingkan dengan perkara pidana baru yang tiba-tiba saja muncul. Ia memercayakan pengurusan ini kepada calon invevstor. Wijaya terpaksa mengeluarkan uang Rp 4 milliar untuk si calon invvestor dan Rp 13 milliar untuk mengurus kasus.

Lama-lama Wijaya sadar bahwa dirinya dipermainkan. Si calon investor ini sebenarnya ingin mencaplok perusahaannya tanpa melalui proses jual beli. “ Dia ini canggoh sekali. Ia tidak hanya memfasilitasi penyelesaian kasus, tapi bisa membuat kasus, “  ujarnya.

Mengakar kemana-mana

Advokat Petrus Selestinus mengungkapkan, praktik-praktik semacam itu lazim terjadi di dunia penegakan hukum Indonesia. Bahkan, ada juga oknum pengacara yang dekat dengan jaksa dan polisi sehingga seolah-olah menjadi “rekanan” penegak hukum itu. Tersangka atau saksi yang diperiksa di kejaksaan atau kepolisian disarankan memakai jasa pengacara itu.

Sebaliknya, oknum pengacara itu melakukan lobi-lobi kasus, menawarkan ataupun diperalat oleh penegak hukum untuk mengatur yang dari klien. Model-moedl tawaran bantuan yang diberikan bermacam-macam. Ada paket menghentikan status tetap sebagai saksi dan tidak menjadi tersangka, tersangka tetapi tidak ditahan, upaya agar kasus tidak sampai ke penuntutan, dan sebagainya.

Tarifnya beragam, tergantung dari kemampuan orang yang terkena msalah hukum, mulai dari jutaan rupiah hingga puluhan miliar rupiah.

Menurut Petrus Selestinus, makelar kasus ini beroperasi hampir di semua lembaga penegak hukum, baik polisi, jaksa, pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun komisi hukum di DPR. “ Bahkan, jangan lupakan juga di Badan Pememriksa Keuangan terkait penenrbitan hasil audit tentang ada tidaknya kerugian negara, “ kata Petrus.

Tumpak Hatorangan Panggabean, Ketua Sementara KPK, membantah tudingan itu.

Satjipto Rahardjo, guru besar emeritus sosiologi hukum Diponegoro, Semarang, menyebutkan, salah satu peluang terciptanya mafia peradilan adalah banyaknya telinga di sekitar pengambil putusan dan proses pengambilan putusan. Misalnya, saat munculnya advis – yang bosa menunjukkan arah putusan – sesudah majelis hakim berunding tentang putusan. Para pemilik telinga, antara lain asisten, juru tulis, termasuk hakim sendiri, dapat menawarkan advis itu ke pihak yang berkepentingan.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy kepada wartawan, Jumat (20/11), mengakui, ada banyak cara yang digunakan makelar kasus untuk memengaruhi proses penanganan perkara, misalnya agar proses penyidikan diperlama. Namun, Marwan menjamin, ia telah menegaskan kepada anak buahnya agar mempercepat penanganan perkara.

Ketua Muda (MA) Pengawasan Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan, MA sudah serius mengawasihakim dan aparat pengadilan. Sepanjang tahun 2009, sebanyak 74 hakim dijatuhi sanksi.

Kini, kembali pada niat untuk membersihkan institusi hukum dari mafia peradilan. Bersihkan dan jangan menutup mata !

Kompas, 23.11.2009, merilis ilustrasi grafis praktik Pola-pola Dalam Praktik Mafia Peradilan untuk melengkapi wawasan kita tentang hal ini berdasarkan publikasi ICW (Indonesian Corruption Watch, 2002) untuk kita simak bersama dengan penuh rasa prihatin.

Kepolisian :

A.    Tahap Penyelidikan

1.    Permintaan yang jasa : Laporan ditindaklanjuti setelah menyerahkan uang jasa.
2.    Penggelapan perkara : Penanganan perkara dihentikan setelah ada kesepakatan membayar sejumlah uang kepada polisi.

B.    Tahap Penyidikan

1.    Negosiasi perkara :
a.    Tawar- menawar pasal yang dikenakan terhadap tersangka, dengan imbalan uang yang berbeda-beda.
b.    Menunda surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan.

2.    Pemerasan oleh polisi  :
a.    Tersangka dianiaya lebih dulu agar mau kooperatif dan menyerahkan uang.
b.    Mengarahkan kasus lalu menawarkan jalan damai.

C.    Pengaturan Ruang Tahanan

Penempatan di ruang tahanan menjadi alat tawar-menawar.

Kejaksaan :

1.    Pemerasan
a.    Penyidikan diperpanjang untuk merundingkan uang damai.
b.    Surat panggilan sengaja tanpa status “saksi” atau “tersangka”, pada ujungnya saat pemeriksaan dimintai uang agar statusnya tidak menjadi “tersangka”.

2.    Negosiasi status

Perubahan status tahanan seorang tersangka juga jadi alat tawar-menawat.

3.    Pelepasan tersangka

Melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atau sengaja membuat dakwaan yang kabur (obscuur libel) sehingga terdakwa divonis bebas.

4.    Penggelapan perkara
a.    Berkas perkara dapat dihentikan jika memberikan sejumlah uang.
b.    Saat dilimpahkan ke kejaksaan/polisi menyebutkan “sudah ada yang mengurus” sehingga tidak tercatat dalam register.

5.    Negosiasi perkara
a.    Proses penyidikan yang diulur-ulur merupakan isyarat agar keluarga tersangka menghubungi jaksa.
b.    Dapat melibatkan calo, antara lain dari kejaksaan, anak pejabat, pengacara rekanan jaksa.
c.    Berat atau kecilnya dakwaan menjadi alat tawar-menawar.

6.    Pengurangan tuntutan
a.    Tuntutan dapat dikurangi apabila tersangka memberikan uang.
b.    Berita acara pemeriksaan dibocorkan saat penyidikan.
c.    Pasal yang disangkakan juga dapat diperdagangkan.

Persidangan

1.    Permintaan uang jasa

Pengacara harus menyiapkan uang ekstra untuk bagian registrasi pengadilan.

2.    Penentuan majelis hakim

Dapat dilakukan sendiri atau menggunakan jasa panitera pengadilan.

3.    Negosiasi putusan
a.    Sudah ada koordinasi sebelumnya mengenai tuntutan jaksa, yang berujung pada vonis hakim.
b.    Tawar-menawar antara hakim, jaksa, dan pengacara mengenai besarnya hukuman serta uang yang harus dibayarkan.

Tahap Banding Perkara

1.    Negosiasi putusan

Pengacara menghubungi hakim yang mengadili, lalu tawar-menawar hukuman.

2.    Penundaan eksekusi

Pelaksanaan putusan dapat ditunda dengan membayar sejumlah uang kepada jaksa   melalui calo perkara atau pelaksana eksekusi.

Lembaga Pemasyarakatan

1.    Pungutan bagi pengunjung.
2.    Uang cuti.
3.    Menggunakan orang lain yang identitasnya disesuaikan dengan identitas terpidana.
4.    Perlakuan istimewa

Sumber  :

Dari Recehan sampai Miliaran – Susana Rita / Dewi Indriastuti
Pola-pola Dalam Praktik Mafia Peradilan – Grafis : Septa
Kompas, 23.11.2009


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: