Posted by: hagemman | August 27, 2009

PEMERINTAH LEBIH ASYIK PADA PROYEK

picz articlezKegagalan Indonesia mengurangi ketergantungan impor pangan disebabkan minimnya kebijakan di sektor pertanian yang langsung menyentuh pokok persoalan. Departemen teknis yang terkait pembangunan sektor pertanian asyik pada proyek dan tidak sungguh-sungguh mewujudkan gagasan kebangsaan.

Ketua Umum Dewan Kedelai Nasional Benny A Kusbini (25/8) menyatakan, kegagalan meningkatkan produksi kedelai karena tidak adanya lompatan berarti di bidang riset untuk menghasilkan benih kedelai yang adaptif terhadap iklim tropis.

Energi pemerintah tidak digerakkan ke sana, tetapi justru sibuk dengan proyek dan program-program benih bantuan, yang kualitasnya pun tidak bagus.

Kedelai juga masih hanya menjadi tanaman pengganti padi dan jagung. Sama sekali tidak ada lahan di Indonesia yang benar-benar didedikasikan untuk komoditas kedelai. Selain itu, persoalan pascapanen dan kebijakan tata niaga kedelai selalu tidak memberikan insentif bagi petani karena bias impor.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Edy Suharyanto menambahkan, penanaman kedelai di daerahnya masih belum maksimal. Itu karena petani tidak terlalu tertarik dengan harga yang ditawarkan pasar. Mereka hanya menanam karena alasan tinimbang (daripada tidak ditanami). “ Dampak yang paling terasa adalah rendahnya produktifitas kedelai, yakni 1,4 ton per hektar, “ katanya.

Pemerintah Kabupaten Bantul sebenarnya sudah mengiming-imingi petani dengan jaminan harga minimal sebesar titik impas, yakni Rp 4.000 per kilogram, tetapi tawaran itu jauh dari harapan petani. “ Petani masih belum untung. Mereka menginginkan harga layak, “ katanya. Padahal nilai impor kedelai per tahun mencapai Rp 5,95 triliun.

Benny menyatakan, Indonesia jangan memandang produksi kedelai hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Cina setiap tahun mengimpor 22 juta ton dari Brasil. Jepang impor dari kanada. Malaysia juga impor.

Bahwa pemerintah lebih bias impor pangan juga terlihat dalam rapat Panitia Kerja RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Dradjad H Wibowo, ekonom yang juga anggota Komisi XI DPR, mengatakan, keputusan pemerintah untuk menyetujui masuknya daging, susu, telur, dan buah-buahan sebagai produk pertanian bebas PPN justru akan memperbesar ketergantungan kita pada impor pangan.

Dradjad mengatakan, produk-produk tersebut banyak yang didominasi impor. Dengan bebas PPN, impor akan meningkat besar-besaran. Importir daging, susu, buah-buahan akan untung besar dalam klausul ini. Produsen domestik untung, tetapi posisi mereka di pasar lemah.

Orientasi jangka panjang

Khusus komoditas daging sapi dan susu, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia, sekaligus Ketua Dewan Persusuan Nasional, Teguh Boediyana mengungkapkan, pemerintah sibuk dengan proyek masing-masing dan tidak berorientasi pada tujuan jangka panjang.

Program inseminasi buatan untuk menghasilkan benih-benih sapi unggul sudah bagus, tetapi implementasinya harus terus diawasi agar benar-benar sesuai harapan.

Namun, program Departemen Pertanian dalam peningkatan populasi sapi dengan konsep Sarjana membangun Desa (SMD) dan Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (KM-3) dinilai tidak akan efektif. Besaran anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk itu tidak akan sebanding dengan hasil yang ingin dicapai, karena itu perlu dievaluasi.

Keengganan masyarakat memelihara sapi saat ini karena kesulitan menyediakan pakan serta rendahnya harga jual sapi akibat adanya pasar tak sempurna. Masalah ini yang mestinya diatasi.

Memelihara sapi bukan lagi dengan cara-cara tradisional, tetapi bagaimana membangun industrialisasi, mulai dari yang khusus menggarap pakan, pembibitan, hingga pascapanen dan jaminan harga jual.

Direktur Utama PT Garam (Persero) Slamet Untung Irredenta dalam perbincangan khusus dengan Kompas bulan lalu mengungkapkan, tidak sulit meningkatkan produksi garam dalam negeri. Yang diperlukan petani garam hanyalah jaminan harga jual yang wajar dan menguntungkan. Selama ini jaminan harga jual garam itu sama sekali tidak ada karena kebijakan tata noaga garam sangat bias impor.

“ Produksi garam dalam negeri sudah bagus. Masyarakat juga perlu tahu bahwa saat ini tren konsumsi garam di dunia mengarah ke garam laut, daripada garam tambang. Negara-negara maju lebih suka mengonsumsi garam laut, “ katanya. PT Garam juga sudah mampu memproduksi garam kualitas tinggi, seperti daram untuk penderita tekanan darah tinggi.

Slamet mengatakan, PT Garam mampu memainkan peran strategis dalam peningkatan produksi garam nasional asal ada dukungan penuh pemerintah.

“ Kami tidak punya modal. Pinjam bank dengan bunga komersial tidak mungkin. Padahal, kami punya cara mendorong petani bergairah memproduksi garam dan memberikan jaminan harga jual yang insentif, “ kata Slamet.

Sumber  :

Pemerintah Lebih Asyik pada Proyek | Kompas, 26.08.2009


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: