Posted by: hagemman | August 8, 2009

MEMPERKUAT OTORITAS NEGARA

yonky karmanAksi teror meluluhlantakan tertib sipil. Meski teror korbannya warga sipil dan ikon bisnis Amerika Serikat, Pemerintah Indonesia-lah sasaran utamanya.

Terorris menilak otoritas sentral yang memaksa warga untuk patuh. Aksi teror pada dasarnya bagian dari politik anarki yang menyerang negara dan mendelegitimasi otoritasnya (Sean M Sheehan, Anarchism, 2003). Pertanyaannya, apakah serangan ini tanpa akhir ?

Petualangan kekerasan

Pesan singkat bom Mega Kuningan adalah teror belum berhenti. Jangan pandang remeh kami. Setelah enam tahun, terulang pengeboman di tempat yang sama dengan modus operandi canggih dan sulit dideteksi.

Selama sepuluh tahun terakhir Indonesia telah menjadi sasaran terorisme. Pentolan teroris dari negeri jiran leluasa bergerak di Indonesia, sementara tidak satu pun bom meledak di negerinya sendiri. Kontur negeri ini bersama penduduknya kondusif bagi para petualang teror. Sebuah kenyataan pahit.
Kendati penangkapan anggota jaringan sel teroris tidak surut, perekrutan di antara mereka terus berjalan. Sesekali mereka memanfaatkan momentum dengan aksi yang mengguncang negeri. Kali ini momentumnya tepat. Setelah keberhasilan intelijen untuk mengamankan pilpres. Saat elite politik sibuk dengan pilpres dan penyelenggaraannya. Di tengah euforia kemenangan. Di tengah kesibukan petinggi kepolisian dengan isu penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat polisi fokus pada penanganan ganguan keamanan yang serius di Papua (kebetulan juga terkait kepentingan AS).

Intelijen pun lengah. Operasi senyap lain berlangsung dengan mulus. Teror Jakarta sebenarnya terkesan anakronistis. Radikalisme di Indonesia dan hegemoni AS di dunia sedang meredup. Terorisme di Indonesia tampaknya sudah masuk babak baru menjadi sebuah aksi petualangan. Sebuah penyaluran hasrat destruktif ditambah sedikit pembenaran ideologis.

Meski menyadari keterbatasan aksi teror sebagai respons terhadap ketidakadilan kapitalisme, mereka tetap beraksi untuk tetap eksis dan diperhitungkan. Jika penanganan terorisme seperti yang sudah-sudah, dapat dipastikan beberapa tahun kemudian akan terjadi lagi aksi serupa. Dikahawatirkan lama-kelamaan masyarakat terbiasa dengan modus kekerasan seperti itu. Aksi teror hanya dianggap sebagai bagian dari peristiwa kriminalitas.

Harus berakhir

Jika semua petualangan kekerasan ini tidak diakhiri, Indonesia akan lekat dengan stigma sebagai negara rawan teror dan berisiko tinggi. Meski sulit dibayangkan Indonesia akan menjadi panggung kekerasan seperti Afganistan, terorisme jelas membuat kemajuan negeri ini jalan di tempat.

Maka, harus ada target dan upaya terukur untuk mengakhirinya. Bom Mega Kuningan bisa menjadi momentum. Sudah waktunya agenda perang melawan terorisme mendapat prioritas dan dipimpin langsung oleh presiden. Pemerintah tidak bisa berlindung di balik fakta bahwa aksi teror bisa terjadi di mana saja. Negeri adidaya kecolongan, tetapi itu sulit terulang disana, apalagi di tempat yang sama.

Di Indonesia, faktor kecolongan ditambah lemahnya institusi penanggung jawab keamanan sipil. Keamanan dan tertib sipil harus menjadi harga mati dalam penyelenggaraan negara, mencontoh Singapura. Karena sifatnya menyerang negara, terorisme tidak cukup hanya dihadapi aparat keamanan sipil. Aparat pertahanan yang mematikan lawan juga harus terlibat.

Sejak era otoritarianisme militer di Indonesia berakhir, institusi negara ikut melemah. Negara yang kian berwajah sipil mengalami pengeroposan otoritas dan kian kurang ditakuti. Orang mudah berbicara dan bertindak meski benih kekersan yang ditabur. Era reformasi menjadi identik dengan negara yang kurang berwibawa. Reformasi dalam konteks keseharian menjadi deformasi dalam bentuk kemerosotan tertib sipil.

Kegagalan tertib sipil mengindikasikan negara kurang wibawa. Negara harus kuat, bukan untuk mengahadapi masyarakat lemah atau pencari keadilan, tetapi menghadapi rongrongan seperti terorisme. Otorianisme negara ditolak, bukan otoritasnya. Terorisme tidak berkembang di negara yang otoritasnya kuat dan tingkat kepatuhan hukum warganya tinggi.

Jika kekuatan terorisme bertumpu pada militansi, negara harus militan dalam penegakan hukum. Dengan hukum yang berwibawa, keadaban publik dibentuk, peradaban bangsa ditata ulang. Selama lima tahun institusi penegakan hukum belum mengalami reformasi berarti.

Rakyat Indonesia dan elite politik harus menyatukan langkah memerangi terorisme. Untuk itu, dibutuhkan kepemimpinan negara yang kuat dan berdiri di atas kepentingan semua golongan. Sebuah kepemimpinan negara yang kuat dan berdiri di atas kepentingan semua golongan. Sebuah kepemimpinan yang tidak reaktif, tetapi bekerja dalam diam. Memimpin dengan efek terasa di jalan-jalan. Kembalinya rasa aman.

Sumber :

Memperkuat Otoritas Negara, Yonky Karman | Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: