Posted by: hagemman | July 30, 2009

SIKAP PERMISIF KITA

sikap permisifAda lontaran kritik dari Kepala Desk Koordinasi Pemberantasan Teroris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Inspektur Jenderal (Purn) Asyaad Mbai di Jakarta (27/7), yang menilai masyarakat Indonesia dinilai masih permisif dalam menyikapi aksi-aksi terorisme yang terjadi di Tanah Air, hal ini termasuk juga bersikap permisif terhadap para aktor atau kelompok yang diduga menjadi pendukung para pelaku teror.

Akibatnya, para pelaku teror bisa dengan mudah memperoleh perlindungan. Sampai-sampai pentolan teroris, Noordin M. Top dan lainnya dapat menikah dan punya keturunan semasa pelarian mereka.

Sikap permisif semacam itu, menurut Mbai, tidak terjadi di negara lain, termasuk Malaysia. Ketika gembong teroris Dr Azahari ditetapkan sebagai buronan, keluarganya harus berpindah-pindah tempat karena tidak diteroma oleh lingkungan setempat.

Ketiadaan aturan hukum yang kuat dan mampu mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok radikal, juga ditengarai Mbai ; membuat ideologi teroris dapat diterima dan tumbuh subur di negara kita. Aturan atau payung hukum yang dibutuhkan, terkait intelijen atau penanganan hukumnya, seharusnya bisa mendukung penanganan terorisme sebagai bentuk kejahatan luar biasa, yang harus ditangani secara luar biasa pula.

Mbai menyarankan perlunya amandemen atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan memasukan beberapa pasal tambahan untuk memperkuat dan menunjang peran serta kewenangan aparat, seperti intelijen.  Masih menurut Mbai, untuk keperluan ini tidak perlu membuat undang-udang baru karena rumit dan lamanya proses legislasi. Dan di sisi lain, masyarakat juga harus aktif mengetahui siapa tetangga mereka. Artinya untuk lebih menggiatkan kerja RT dan RW untuk lebih mengenal kondisi lingkungannya.

Ego sektoral

Dosen hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, mengingatkan pentingnya penguatan kelembagaan intelijen, antara lain dengan menghapus ego sektoral.

Sebetulnya banyak departemen dan lembaga negara yang memiliki mekanisme dan aparat intelijen, seperti Departemen Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan keimigrasian. Namun, sayangnya semua itu belum terintegrasi dengan baik.

Edy menilai bahwa masyarakat sebetulnya tetap punya kepedulian terhadap aksi-aksi terorisme walaupun mungkin masih sebatas ketika peristiwa peledakan bom terjadi. Selebihnya, mereka adalah masyarakat awam yang masih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan pokok lainnya.

“ Jadi, persoalannya jauh lebih kompleks. Akibat masalah ekonomi, masyarakat miskin memang bisa dengan mudah dipengaruhi ideologi kekerasan teroris, “  ujarEdy.

Kesejahteraan ekonomi

Terkait hal itu, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengingatkan, upaya pencegahan aksi-aksi terorisme tak cukup dengan pendekatan keamanan, tetapi juga harus dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan ekonomi.

Selama ini, kesenjangan dan ketimpangan kesejahteraan ekonomi di kalangan umat Islam dunia menjadi salah satu pemicu munculnya sikap radikal dan terorisme. Ironisnya, kesenjangan kesejahteraan ekonomi juga terjadi di antara negara-negara Islam sendiri. Inilah tantangan utama umat Islam dunia.

Kalla menyampaikan hal di atas saat memberikan sambutan dalam seminar “ The Islamic World and The Future of World Civilizations “  yang diselenggarakan oleh Kepemimpinan Masyarakat Islam Dunia (World Islamic People’s Leadership / WIPL) bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta (27/7).

“ Teror bom yang terjadi pada 17 Juli lalu selalu dihubungkan dengan teror bom yang terjadi di negara-negara seperti Afghanistan, Irak, dan Sudan. Bom-bom itu selalu ‘diatasnamakan kelompok Islam’. Aksi teror seperti itu salah satunya terjadi akibat kesenjangan kesejahteraan di dunia Islam, “ ungkap Kalla.

Terkait hal ini Dr Muhammad Ahmad Sharif, Sekretaris Jenderal WIPL Wilayah India, mengatakan secara tegas, “ Islam menyebar ke dunia lebih banyak melalui pendekatan damai. Seperti Islam Indonesia yang melalui gerakan sufi, perdagangan, dan pendidikan. Itu sebabnya kekerasan dan ekstremis Islam sebetulnya tidak punya tempat di kalangan Muslim. “

Kepercayaan

Dosen Pascasarjana Ilmu Sosial Universitas Indonesia Kastorius Sinaga dan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti menilai terjadi kesenjangan lebar antara pemerintah, terutama aparat, dan masyarakat terkait masalah keamanan. Kesenjangan besar terjadi karena kinerja dan perilaku aparat keamanan telah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan.

Akibatnya, muncul sikap apatis, tidak peduli, permisif, dan menganggap isu-isu keamanan sebagai urusan pemerintah dan elite semata. “ Oleh masyarakat akar rumput, terorisme dinilai hanya urusan elite tertentu dan bukan masalah mereka, “  ujar Kastorius.

Sumber  :  Kompas, 28 & 29.07.2009


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: