Posted by: hagemman | June 30, 2009

BONUS DEMOGRAFI

bonus demografiKetua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Ascobat Gani dalam Workshop Wartawan – Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Puncak, Cianjur (27/6) menyatakan bahwa Indonesia harus memanfaatkan bonus demografi pada periode 2019 – 2024. Soalnya bonus demografi akan menguntungkan jika angkatan kerja itu memberi nilai tambah, tetapi sebaliknya akan menjadi bencana kalau mereka hanya menjadi pekerja kasar.

Perlu kita pahami bonus demografi terjadi ketika rasio ketergantungan orang-orang yang harus diberi makan oleh angkatan kerja itu paling rendah dibandingkan dengan tahun sesudah dan sebelumnya. Usia produktif seseorang berkisar mulai dari usia 15 tahun hingga 64 tahun.

“Pada tahun 2019, rasio ketergantungan hanya 0,71 yang berarti setiap 10 orang dalam angkatan kerja hanya memberi makan 7,1 orang. Pada tahun 2020 sampai 2025 rasio ketergantungan adalah 0,72,” papar Gani. Sedangkan pada tahun ini tingkat ketergantungan masih 0,82. Setelah pada level terendah pada kurun waktu 2019 hingga 2024, tingkat ketergantungan pada tahun 2025 akan menjadi 0,75 dan kemudian akan terus menaik pada tahun-tahun berikutnya.

Gani menambahkan, bonus demografi adalah sebagai fenomena sosial yang harus dimanfaatkan pemerintah Indonesia ; karena perkiraan jumlah angkatan kerja pada tahun 2019 mencapai 139.948.000 orang dan pada tahun 2024 akan mencapai 146.143.400 orang. “ Pemerintah harus menyiapkan anak-anak pada tahun 2019 hingga 2024 untuk masuk dalam angkatan kerja dengan menjadi calon tenaga kerja yang memiliki keterampilan lebih. Jika hanya menjadi tenaga kerja kasar seperti sekarang, bonus demografi akan menjadi musibah sebab mereka tidak mampu memberi nilai lebih ekonomi, “ ujar Gani.

Ledakan angkatan kerja itu antara lain terjadi karena baby booming dalam beberapa tahun terakhir. Untuk hal ini Sekretaris Utama BKKBN Alimah Susilo (26/6) menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir tingkat kelahiran (TFR) stagnan pada angka 2,6 artinya setiap pasangan melahirkan 2,6 bayi. Padahal, TFR selalu turun sejak tahun 1971 yang pernah mencapai angka 5,61. Hal ini terjadi sebab dulu program KB berhasil karena dari presiden hingga ke lurah atau kepala desa kebijakannya sama. Saat ini karena otonomi daerah kebijakan soal KB bisa berbeda sampai tingkat paling bawah. Terlebih program KB mendapat dukungan dari donor asing, papar Alimah.

Ida Bagus Permana Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BKKBN menambahkan bahwa kesulitan yang kini dihadapi BKKBN adalah posisi lembaga ini yang tidak bisa langsung berhubungan dengan presiden. Dan sebagai konsekuensi otonomi daerah, maka urusan KB diserahkan langsung ke kabupaten atau kota. Padahal, tidak semua bupati atau walikota memiliki kepedulian yang sama terhadap program KB, demikian Permana.

Kini yang menjadi masalah akankah negara dan bangsa kita ini dapat memanfaatkan bonus demografi yang dipaparkan Ascobat Gani diatas ?  Mestinya mulai kini pemerintah memberikan perhatian khusus terkait hal ini, soalnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara inilah fenomena sosial yang hanya sekali terjadi di dalam perjalanan sejarah suatu bangsa. Sebagai catatan pada periode di atas Cina, Korea Selatan dan Jepang justeru angkatan kerjanya akan amat dibebani oleh keberadaan para lansia yang mencuat tinggi. Jadi inilah peluang emas bagi Indonesia.

Sumber  :  Kompas, 29.06.2009

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: