Fendi (19) dengan sigap berjalan menuju Toyota Kijang warna merah yang terparkir di sisi timur Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar. Duduk di kursi sopir, dia langsung menyalakan mesin mobilnya. Bersamaan dengan suara deru mesin mobil produksi pertengahan era 1990-an itu, dentuman bas musik rumahan (house music) dari audio mobil membahana.
Mahasiswa semester tiga di salah satu perguruan tinggi swasta itu mengaku sudah beberpa hari bolak-balik rumah-kampus-bandara untuk mencari penumpang. Baginya, kondisi Aceh beberapa bulan terakhir tidak seperti Aceh zaman keemasan dulu. Pascatsunami hingga berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, bagi Fendi, adalah masa-masa meraup rupiah dan dollar. Usaha jasa penyewaan mobil yang digelutinya bersama sang abang berjalan mulus.
“Sekarang susah. Belum tentu dalam satu minggu setiap hari mendapat penumpang. Satu atau dua tiap minggu sudah sangat bagus,” katanya saat ditemui awal desember lalu.
Pengurangan beberapa jadwal maskapai penerbangan komersial dari dan ke Banda Aceh, menurut dia, merupakan salah satu penyebab minimnya orang datang ke Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. “Mungkin karena NGO (lembaga swadaya masyarakat) sudah pada pergi ya?” ujarnya.
Melemah
Setali tiga uang. Nelly Nurilla (34), pengusaha roti Nusa Indah di Kecamatan Lhok Nga, Kabupaten Aceh Besar, mengaku terpaksa menurunkan kapasitas produksinya, dari semula 50.000 roti menjadi hanya 25.000 – 30.000 roti per hari. Ukurannya pun dikurangi akibat tingginya harga bahan baku roti, terutama gula.
“Daya beli semakin turun. Orangtua lebih baik mengeluarkan uang untuk biaya pokok dibandingkan jajan anak-anak. Mungkin juga karena uang tidak lagi mudah didapat seperti dulu, “ tuturnya.
Perekonomian Aceh, menurut Nelly, melemah saat ini.
Bencana gempa dan tsunami yang melanda Aceh, tepat lima tahun lalu, tanggal 26 Desember 2009 ini membuat seluruh mata dunia ke wilayah ini. Ditetapkan sebagai salah satu bencana terbesar dalam 100 tahun terakhir, Aceh mendapatkan berkah dengan mengalirnya miliaran dollar Amerika Serikat dana bagi upaya pemulihan dan pembangunan Aceh.
Bencana itu juga membawa berkah perdamaian bagi Serambi Mekkah. Konsekuensi dari nota kesepahaman damai Helsinki, 5 Agustus 2005, telah menambah pundi-pundi kekayaaan Aceh. Lebih dari Rp 60 triliun uang mengalir ke wilayah ini, di luar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Tidak hanya untuk rekonstruksi dan rehabilitasi, juga untuk upaya keberlanjutan proses damai.
Lebih dari 70 persen
Hasil studi yang pernah dikeluarkan Bank Dunia di Banda Aceh dan Bank Indonesia menunjukkan proyek-proyek BRR Aceh-Nias telah menyumbangkan lebih dari 70 persen persentase pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Pwrtumbuhan ekonomi Aceh, dalam studi tersebut, sangat bergantung pada proyek-proyek rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain perusahaan nasional dan internasionak, para pengusaha lokal menjadi semut proyek-proyek rehabilitasi-rekonstruksi. Di luar proyek-proyek jasa konstruksi, pengusaha penyedia barang-barang konsumsi juga tumbuh pesat.
Data Bank Indonesia menyebutkan, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Aceh (penghitungan dengan sektor minyak dan gas) negatif, atau hanya berada pada kisaran 1-2 persen. Namun, diakui, pertumbuhan ekonomi Aceh (tanpa migas) mengalami peningkatan meski mengalami perlambatan pascarehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan BRR Aceh-Nias.
Mirza Rizqan, Ketua Komite Kewirausahaan Kamar Dagang dan Industri Aveh, mengatakan sampai saat ini mayoritas pengusaha yang ada adalah pengusaha jasa konstruksi alias kontraktor. Jarang ditemui pengusaha yang mau berusaha secara riil atau memulai usaha pada sektor-sektor lain di luar jasa konstruksi.
“Karena sektor itu yang paling cepat menghasilkan uang. Hal tersebut yang masih ada dalam benak pengusaha Aceh sekarang,” ujar Mirza.
Irfan Sofni, pengamat ekonomi dan perbankan Aceh, sependapat dengan Mirza. “Boleh dikatakan, lebih dari 90 persen pengusaha di Aceh adalah kontraktor. Bukan 70 persen,” katanya meyakinkan.
Konsumtif
Saat program rehabilitasi-rekonstruksi sudah tidak terlalu menarik lagi, proyek-proyek infrastruktur yang mendominasi belanja tidak langsung dalam APBA pun akhirnya dikejar para pengusaha yang notabene adalah kontraktor. Setidaknya, setiap tahun, lebih dari Rp 2 triliun dana APBA dianggarkan untuk proyek infrastruktur.
Terkait masalah itu, Mirza berkilah, kontraktor memilih APBA sebagai sarana mencari sesuap nasi, sebagai batu loncatan sebelum bisnis riil mereka berjalan. “Saya sedang mencari lahan untuk perkebunan cokelat. Kontraktor hanya sebagai batu loncatan,” ujarnya menuturkan cita-citanya.
Pemimpin Bank Indonesia Banda Aceh Mahdi Muhammad mengatakan, dari sisi perbankan, Aceh sebenarnya sangat menjanjikan. Dengan potensi yang sangat besar, Aceh seharusnya menarik banyak pihak untuk menanamkan modalnya. Begitu juga dengan perbankan.
Pertumbuhan kredit perbankan di Aceh, menurut Mahdi, cukup signifikan. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan kredit mencapau empat kali lipat, yaitu dari Rp 3,5 triliun (2005) menjadi lebih dari Rp 12 triliun pada tahun ini. “Pertumbuhannya di atas rata-rata nasional,” katanya.
Namun, porsi kredit konsumtif jauh lebih besar dibandingkan dengn kredit produktif, yaitu 60 persen. “Kalau ini terus berkembang, tentunya bahaya. Kredit produktif dan produksi barang-barang konsumsi harus ditumbuhkan,” katanya.
Kredit konsumsi terus berkembang, kata Mahdi, lebih disebabkan hampir tidak adanya barang-barang konsumsi yang diproduksi di Aceh. Kalaupun ada, jumlahnya sangat tidak mencukupi. “Telur, misalkan, harus dikirim dari Medan (Sumatera Utara),” ujarnya.
Sebenarnya, ujar Mahdi, bila pengusaha Aceh jeli melihat potensi yang ada, setidaknya Rp 11,6 triliun uang yang ada di kantong masyarakat Aceh dapat diputar dalam provinsi dan tidak perlu ke luar. Sayangnya, belum ada yang melihat peluang itu. ”Ada 18 item barang yang sebenarnya bisa diproduksi di sini karena sangat dibutuhkan. Namun, belum ada yang melihat potensinya,” katanya.
Irfan, yang juga komisaris di salah satu bank perkreditan rakyat, mengatakan, sebenarnya masih ada daa menganggur yang siap digunakan untuk kredit-kredit produktif. Perbankan melihat banyak sekali potensi berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, serta barang dan jasa.
“Susah mencari pengusaha yang bankable di sini. Sebagian besar pengusaha tidak memiliki visi. Kami sendiri susah untuk memberikan kredit sunsidi di atas Rp 500 juta karena masalah itu tadi, “ tutur Irfan.
Faktor penggerak
Mahdi menekankan, perekonomian di Aceh tidak perlu bergantung pada pemerintah daerah. “Pengusaha dan kelas menengah bisa menjadi faktor penggerak perekonomian yang sangat signifikan. Pemberdayaan pengusaha mikro, kecil, dan menengah harus menjadi prioritas agar perekonomian dan pengusaha tidak hanya menyusu kepada anggaran pemerintah semata,” katanya.
Penyerahan beberapa pelabuhan, dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menurut Irfan, harus dibarengi kemampuan mengolah dan memberikan nilai tambah barang modal yang dihasilkan di Aceh. “Petani Aceh baru memiliki kemampuan menanam padi yang bisa menghasilkan gabah kering panen. Belum bisa lebih. Selebihnya dibawa ke Medan dan kembali dalam bentuk beras siap jual,” katanya.
Keberadaan pelabuhan-pelabuhan itu harus dimanfaatkan, tidak hanya untuk memasukkan barang-barang konsumsi, tapi juga untuk mengirimkan barang-barang ekspor bernilai tinggi. “Tanpa adanya nilai tambah produk akibat ketiadaan insentif dari pemerintah untuk memproduksinya, masyarakat Aceh hanya akan menjadi masyarakat yang konsumtif,” demikian pendapat Mahdi.
Kerja keras
Senada dengan Mahdi, Wagub Pemprov NAD Muhammad Nazar mengatakan, otonomi khusus dalam bentuk pengelolaan sendiri pelabuhan-pelabuhan harus disikapi dengan kerja keras dan memproduksi barang-barang bernilai ekspor.
“Jangan salahkan orang lain atau pemerintah pusat kalau Aceh tidak maju-maju. Salahkan diri sendiri kalau Aceh masih tertinggal dari daerah lain,” kata Nazar saat ditemui di Krueng Geukeuh, akhir Nopember.
Sumber :
Kala Fulus Tak Lagi Mengalir Deras, Mahdi Muhammad | Kompas, 26.12.2009
