M. Barmawi, Guru Besar Emeritus ITB dan Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, menulis pada Kompas (22/6) dengan judul Iptek, Kemakmuran, dan Kemandirian. Berikut di bawah adalah tulisannya untuk kita simak dan ambil manfaat bersama.
Jika mengamati daftar GDP (Gross Domestic Product) sebagai tolok ukur kemakmuran, negara-negara berteknologi maju atau yang menganut ekonomi berdasarkan ilmu pengetahuan (knowledge based economics / KBE) menempati peringkat teratas. GDP mereka berada pada kisaran 20.000 dollar AS ke atas. Sedangkan negara-negara yang mengandalkan kekayaan alam di bawah 2.000 dollar AS. Dari data ini kita mengetahui bahwa jika hanya mengandalkan hasil bumi, tambang, dan pertanian, kita akan sulit untuk meningkatkan kemakmuran. Cita-cita Proklamasi 1945 adalah kita akan setara dengan bangsa lain, termasuk tentunya negara maju. Tapi setelah 60 tahun lebih merdeka, kita sadar, bahwa kemerdekaan saja tidak cukup untuk mencapai kemakmuran dan kemandirian nasional.
Guna mencapai cita-cita itu, strategi bersama diawali dengan mengurangi kemiskinan, lalu untuk mencapai kemandirian nasional. Untuk mengurangi kemiskinan, kemampuan UKM harus ditingkatkan sehingga lapangan kerja untuk masyarakat lapisan bawah tersedia. Untuk pengembangan UKM perlu disediakan energi di daerah terpencil. Nelayan tak dapat mengekspor ikan karena tidak ada fasilitas pendinginan. Sebelum diekspor, hasil bumi perlu ditingkatkan nilai jualnya. Jalan pintas penyediaan energi UKM adalah energi surya. Saat ini Malaysia menawarkan pusat tenaga listrik sel surya berdaya 2.000 MW meski mungkin dengan modal dan teknologi asing. Disini kita akan melihat, KBE dimanfaatkan untuk pemberantasan kemiskinan. KBE adalah juga sistem ekonomi yang menggunakan iptek sebagai (1) pendorong produktifitas dan (2) pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Malaysia termasuk negara yang telah menganut KBE.
Negara lain yang telah berhasil menggunakan KBE adalah Taiwan. Pada tahun 1950-an, Taiwan adalah negara agraris ber-GDP per kapita 200 dollar AS dengan ekspor pisang dan gula ke Jepang. Tahun 2000, GDP Taiwan naik 100 kali lipat menjadi 20.000 dollar AS. Taiwan membangun UKM dengan kebijakan “substitusi impor”. Untuk membangun industri, Taiwan membuat perencanaan yang amat cermat dan konsisten.
Maka untuk melakukan transformasi dari iptek menuju kemakmuran, Taiwan membangun Sistem Inovasi Nasional, dilengkapi dengan universitas-universitas dan lembaga penelitian andal. Peran universitas tidak hanya menyelenggarakan pendidikan S-1, S-2, dan S-3, tetapi juga diberi peran sebagai pusat penelitian, bagian dari sistem inovasi nasional, dan menjalin kerja sama dengan swasta dalam penggunaan iptek.
Selain itu dibentuk organisasi seperti ITRI (Industrial and Technology Research Institute) dan ERSO (Electronic Research and Service Organizarion). Misi kedua badan ini adalah membangun pabrik percontohan (pilot plants) untuk ditingkatkan menjadi pabrik yang bersaing. Seusai membuat pabrik percontohan pada tahun 1980, Taiwan lalu mendorong pembangunan TMSC (Taiwan Semiconductir Manufacturing Company). Dan awal 1990-an ERSO dan ITRI mendorong pembangunan pabrik memori kapasitas tinggi dan membangun pabrik LCD, iptek yang paling terdepan pada saat itu.
Intinya Taiwan menggunakan elektronik sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonominya. Dengan bantuan pabrik-pabrik LCD dan memori kapasitas tinggi, mereka berhasil merebut 30 persen pasaran PC dunia pada tahun 1993 (OCC Lin, National Innovation System and the Role of Institutes).
Itulah keajaiban ekonomi Taiwan yang juga dialami macan-macan Asia lainnya. Mereka tumbuh menjadi negara makmur dan mandiri karena Sistem Inovasi Nasional. Padahal, pilot plant Taiwan hanya perlu modal 12,5 juta dollar AS dan salah satu pabrik LCD Taiwan memerlukan investasi 259 juta dollar AS, kurang dari Rp 3 trilliun. Jelaslah bahwa Sistem Inovasi Nasional Taiwan, khususnya ITRI dan ERSO patut kita contoh.
Bagaimana dengan kawasan Asean ? Di Asean ada dua negara yang commit pada KBE, yaitu Malaysia dan Thailand. Sementara Singapura sudah termasuk sebagai macan Asia. GDP per kapita Malaysia USD 8.495, Research & Development (R&D) 0,49 persen GDP. Thailand USD 4.155, R&D 0,25 persen GDP. Dan Indonesia USD 1.918, R&D 0,01 persen APBN. Dari perbandingan di atas terlihat perbedaan mencolok GDP penganut KBE dan yang tidak menganut KBE.
Dari uraian ini kita melihat korelasi yang kuat antara KBE dan kemakmuran serta kemandirian bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia kurang percaya diri dan kurang percaya pada KBE. Tetapi jika kita memang sungguh ingin membangun dengan KBE, maka anggaran pendidikan 20 persen APBN harus dipertahankan, peningkatan SDM diutamakan dan perlu membangun Sistem Inovasi Nasional, serta sedikit demi sedikit meningkatkankan R&D, setidaknya seperti Malaysia dan Thailand.
Sumber : Kompas, 22.06.2009
