Buaya dan cicak jelas memang berbeda. Baik fisik maupun kelakuan. Buaya adalah sejenis binatang berbahaya dan licik. Di muara sungai, buaya sanggup diam mengintai berjam-jam dengan penuh kesabaran. Ia kelihatan jinak tapi dalam waktu sedetik ia berubah menjadi monster yang menakutkan. Ia mendadak secepat kilat akan menerkam mangsanya dengan kecepatan tinggi. Lalu menggigit mangsanya. Tekanan gigi-geligi buaya dewasa nan runcing dapat berbobot lebih dari 200 kilo per sentimeter persegi.

Gawatnya, buaya bukan jenis binatang melata karnivora yang akan seketika memakan habis korbannya. Buaya itu jenis binatang kurang ajar yang suka memendam sebagian mangsanya, untuk kemudian disantap habis beberapa waktu kemudian. Mengerikan dan memualkan.

Cicak berbeda. Ia tampak tak berdaya sama sekali. Saking tidak berdayanya ia rela melepas ekor, demi dapat meloloskan diri. Artinya cicak jenis binatang melata yang ikhlas berkorban. Hampir sebagian besar orang merasa jijik jika bersentuhan dengan cicak. Karena tubuhnya dingin, sebab ia tidak memiliki sistem peredaran darah pada umumnya.

Jadi kalau buaya dibandingkan cicak. Jelaslah cicak tidak ada apa-apanya. Bahkan tidak ada yang berharga dari diri seekor cicak, kecuali dibikin jadi ramuan obat. Sementara dari diri buaya banyak hal yang bisa kita manfaatkan ; dari kulit, tangkur, daging dan seterusnya. Sampai namanya pun bisa kita gunakan untuk mengekspresikan pri laku yang ndak beres, yaitu : buaya darat.

Nah, ribut-ribut soal buaya dan cicak. Mestinya kita bisa jernih berpikir bahwa ucapan seorang oknum kepolisian kita tentu sudah punya referensi duluan, sehingga bisa mengucap hal yang tak patut seperti itu. Dengan menganalogikan diri sebagai buaya, bisa jadi sang oknum fasih banget tentang perbuayaan. Sementara minim pengetahuan tentang percicakan yang kerap ikhlas mengorbankan dirinya.

Kesimpulan kita : duh, alangkah menyeramkan yang namanya buaya …

Harapan kita bersama-lah yang menopang republik ini. Maka ketika duet pasangan SBY-Boediono resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2009 – 2004, kendati amat seremonial dan berjarak ; kembali kita semua memiliki harapan yang besar untuk kehidupan dan penghidupan yang lebih baik di hari esok.

Kendati disana-sini ada suara pro dan kontra soal kabinet yang dibentuk. Dan jika kita memandang suara kontra juga sebagai bentuk ekspresi kepedulian terhadap negara dan bangsa ; maka kita semua boleh meyakini bahwasanya kita semua adalah satu. Satu dalam makna demi untuk keberlangsungan pemerintahan dimana kita semua eksis di bawah pengayomannya.

Kini yang menjadi masalah, ketika harapan besar itu diusung – banyak dari diri kita yang  tidak memahami bahwa harapan hanya bisa ditransformasikan menjadi keberhasilan, melalui kepercayaan diri, kerja keras, dan itikad baik.

Bisa jadi kita selalu kurang percaya diri, walau dunia mengakui peran vital Indonesia. Kekurangan percaya diri sistemik yang berhulu pada ketiadaan pengarusutamaan rasa kebangsaan, yang mampu memenuhi seluruh ruang dan relung kehidupan serta penghidupan kita sehari-hari. Memang sudah ada rasa kebangsaan itu, tetapi sayang baru sebatas arti sempit dan sesaat  ketika tim bulutangkis kita berlaga di event internasional atau ada produk budaya kita yang dibajak negeri jiran.

“ Tugas terberat seorang presiden, “ ujar Lyndon B Johnson, “ bukanlah mengerjakan apa yang benar, melainkan mengetahui apa yang benar.”  Untuk  mengetahui apa yang benar, seorang presiden harus menemukan panduan dari norma-norma fundamental. Bahwa praktik demokrasi harus disesuaikan dengan mandat konstitusi, karena pengertian “demokrasi konstitusional” tak lain adalah demokrasi yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.

“ Sebagai presiden, “ seru Abraham Lincoln, “ aku tak punya mata kecuali mata konstitusi.” Dengan mata konstitusi, presiden bisa mengetahui apa yang benar. Bahwa di mata Undang-Undang dasar (UUD) 1945, menteri bukanlah pegawai tinggi biasa  ; karena menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (pouvoir executif). Dan menurut pokok pikiran keempat dalam Pembukaan UUD 1945 (“Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”), sebagai penyelenggara negara, menteri-menteri wajib memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Atas dasar itu, uji kepatutan atas calon menteri tidaklah seperti memilih para pencari kerja dalam dunia usaha. Motif utama para pencari kerja adalah hidup dari pekerjaannya. Adapun menjadi menteri, motif utamanya bukanlah “hidup dari negara”, melainkan, “hidup untuk negara”. Para menteri harus bekerja atas dasar “panggilan”, bukan atas pengajuan lamaran demi penghasilan dan kenyamanan – atau, yang lebih buruk lagi, demi perampokan sumber daya negara bagi kepartaian.

Profesionalisme memang diperlukan, tetapi bukanlah jaminan untuk menjadi menteri yang benar. Seperti disinyalir Clement Atlee, mantan Perdana Menteri Inggris, “Sering kali para ahli menjadi menteri terburuk dalam bidangnya sendiri.” Untuk menjadi menteri yang benar, seorang profesional harus bisa memelihara jiwa amatirisme. Jiwa yang tidak bekerja semata demi uang, tetapi karena panggilan patriotisme ; jiwa yang tidak terbelenggu batas-batas teknis, melainkan mampu meletakkan keterampilan teknos dan kebijakan sektoralnya dalam kerangka “kebenaran besar”, dalam semesta oembangunan nasional yang saling terkait, yang secara integral mengarah pada pemenuhan keadilan dan kesejahteraan umum.

Salah satu hambatan keberhasilan pejabat yang duduk di tampuk kekuasaan untuk periode kedua adalah rasa percaya diri berlebihan.

Padahal, suara rakyat yang memilihnya tidak absolut. Tetapi, euforia kemenangan lebih kuat. Mungkin tiada koreksi kepemimpinan dan kebijakan masa lalu. Kelemahan dan kesalahan lama berlanjut.

Pasalnya, sang pemimpin lebih berfokus pada kondolidasi kekuatan politik untuk menghindari ganguan oposisi, bukan memimpin dengan visi dan cara baru sesuai tuntutan perubahan. Kartel politik menyediakan ruang lebih besar untuk metamorfosis praktik-praktik korup dari mitra koalisi, donatur besar, dan anggota tim sukses saat kampanye. Alhasil, pemerintah baru dengan kepemimpinan lama.

Presiden rakyat

Sang pemimpin mendekatkan diri kepada rakyat saat pemilu yang sesudah itu ditinggalkan. Ia puas menjadi pemimpin koalisi besar. Sementara itu, musuh bersama tetap mengncam eksistensi bangsa. Kemiskinan. Rawan pangan. Tingginya angka pengangguran. Keterbelakangan sebagian besar rakyat. Narkoba. Korupsi. Dibitihkan keterlibatan semua komponen bangsa untuk menghadapinya.

Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir-akhir ini amat relevan dengan pesannya kepada insinyur Indonesia. Dalam sambutan pada pembukaan Kongres XVII persatuan Insinyur Indonesia (PII). Presiden mengemukakan 12 tantangan bagi PII.

Ke-12 tantangan itu adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air bersih, kelestarian lingkungan, bencana alam, pendidikan, kesehatan, transportasi, pertanian-industri-jasa, pertahanan, teknologi komunikasi dan informasi (ICT), serta good governance.

Kesadaran akan kompleksitas masalah multifaset yang dialami manusia bersama planetnya, antara lain 12 tantangan itu, kini telah menyebabkan para ilmuwan dan lembaga saintifik seperti universitas tertantang. Bahkan, kemampuan mengkaji dan meneliti aneka masalah itu telah menjadi indikator utama modernitas sebuah universitas. Hampir seluruh butir 12 tantangan itu ada pusat kajian (center-)nya di Institut Teknologi Massachusetts (MIT-AS). Kompleksitas bertambah karena center yang satu dengan lainnya bisa terkait. Yang menarik, peran ilmu-ilmu dasar (sains) dan teknologi, termasuk aspek etikanya, amat besar.

Ambil kasus bencana alam, tantangan kelima. Indonesia “kaya” dengan maalah banjir, genpa bumi, tsunami, tanah longsor, dan badai. Pengalaman tsunami di Aceh dengan gaya guncang gempa yang menakutkan dan banjir laut dengan tenaga dorong dahsyat telah melantakkan fisik kpta, desa, infrastruktur, tanaman peryanian, hutan, sekolah, dan melenyapkan 200.000 lebih manusia bersama seluruh aktivitas sosialnya.

Terbitnya Laporan Pembangunan Manusia (HDR) 2009 awal Oktober 2009, tepat momentumnya bagi pemerintahan baru di bawah SBY-Boediono. Ini saatnya mewujudkan janji-janji yang ditebar selama kampanye lalu, terutama upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Dalam laporan HDR 2009, Indonesia disebut sebagai negara dengan segudang masalah terkait migrasi, antara lain keruwetan birokrasi, pungutan, dan beban biaya tinggi yang mengakibatkan kerugian bagi kaum migran. Sementara proteksi yang seharusnya menjadi elemen pokok kaum migran masih terabaikan.

Situai ini menjadi ironi bagi kaum migran yang telah berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan negara di tempat bekerja, serta mengalirkan remitansi yang menggerakkan ekonomi di daerah asal.

Catatan muram tentang Indonesia juga terlihat dari kemerosotan Indeks Pembangunan Manusia. Dalam HDR 2005, Indonesia berada di peringkat 107, HDR 2007-2008 di peringkat 109, dan pada HDR 2009, kita kian merosot, peringkat 111, lebih rendah ketimbang Palestina (110) dan Sri Lanka (102).

Kualitas manusia

Bagi pemerintahan baru SBY-Boediono yang akan memulai masa bakti 20 Oktober 2009, catatan muram ini perlu dimaknai sebagai pengingat, masalah kualitas manusia Indonesia harus menjadi prioritas.

Keberadaan pasar tradisional di berbagai wilayah pedesaan maupun perkotaan masih menjadi urat nadi perekonomian masyarakat, meskipun eksistensi pasar tradisional semakin terancam oleh kehadiran pasar “semu” swalayan yang memiliki modal dan jaringan bisnis yang kuat.

Pasar tradisional menjadi pusat aktivitas perdagangan produk pertanian dan nonpertanian dari berbagai wilayah pedesaan dan wilayah pegunungan yang kaya akan aktivitas pertanian hortikultura. Pasar tradisional merupakan monumen sejarah perkembangan ekonomi yang dimulai dari masa prafeodalisme hingga era kolonialisme.

Pasar tradisional  adalah situs sosial-ekonomi yang menggambarkan relasi sosial yang egaliter, antidominasi antara penjual dan pembeli. Pasar tradisional masij menyisakan “nilai substansial” dari apa yang dinamakan sebagai model perdagangan demokratis. Ada mekanisme penawaran-permintaan dalam model penyepakatan harga secara bersama.

Pasar tradisional menjadi ruang sosial yang menggambarkan fakta kesetaraan jender. Di dalam pasar tradisional ada relasi jender yang adil dan setara.

Di dalam pasar tradisional stereotip kenderterabaikan karena yang berada dalam wilayah kepentingan secara ekonomis adalah dua subyek yang saling kontraposisional. Penjual-pembeli, pedagang-pemasok, penjual-penjual.

Tampaknya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai komitmen kuat pada kesetaraan jender, seperti diungkapkan pada konferensi pers tentang kriteria kabinet, Rabu (14/10).

Sebagai aktivis hak perempuan, saya gembiran dengan pernyataan itu. Namun, saya cemas, pemahaman Presiden tentang kesetaraan jender jangan-jangan sebatas definisi pembagian kerja secara seksual yang amat stereotip. Ini tercetus dari contoh yang dikemukakan pada konferensi pers yang sama, bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) juga akan diberi fungsi tambahan untuk perlindungan anak.

Saya tidak membantah, ini merupakan fungsi penting, apalagi saat ini kondisi penghidupan anak di Indonesia tidak begitu menggembirakan. Coba tengok data angka kematian bayi di Indonesia pada 34 kematian setiap 1.000 kelahiran, jauh lebih tinggi dari negara0negara ASEAN, seperti Filipinad an Vietnam.

Tengok pula sekitar 2,5 juta anak terlantar di Indonesia dan sekitar 150.000 adalah anak jalanan.

Hak-hak perempuan

Masalahnya, ini bukan hanya urusan KPP, tetapi memerlukan koordinasi dan penegakkan aturan perundang-undangan yang berfek jera lintas departemen dan kementerian. Apakah Presiden beranggapan, KPP akan dapat menyelesaikan masalah ini hanya dengan anggaran yang terbatas dan nol kewenangan untuk menegakkan aturan perundang-undangan lintas departemen dan kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu ? Ini bagai mimpi di siang bolong.

Ada kekeliruan mendasar dalam tulisan ahli kelirumonologi, Jaya Suprana, bertajuk “Kabinet” (Kompas, 17/10).

Kekeliruan terutama pada soal latar belakang pembentukan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan kondisi perempuan Indonesia.

Dibentuknya Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (istilah yang digunakan kabinet SBY, saat berdiri tahun 1978 bernama Menteri Negara Urusan Peranan Wanita), selain merupakan visi yang amat strategis dam futuristik Presiden Soeharto, juga merupakan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Dasawarsa Perempuan (1975-1985) yang dicanangkan PBB saat itu.

Pencanangan Dasawarsa Perempuan telah menstimulasi gerakan global untuk metasai soal ketidakadilan perempuan yang ditandai, antara lain, maraknya kekerasan terhadap perempuan di lingkup privat/domestik maupun publik, terutama oleh aparat negara dalam keadaan damai, lebih-lebih dalam situasi perang. Salah satu kesepakatan yang dikukuhkan Pasal 3 Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (1979) adalah pembentukan lembaga yang merupakan Mekanisme Nasional Pemajuan Perempuan.

Keputusan politik ini dimaksudkan untuk kian meningkatkan kedudukan dan peran perempuan guna mencapai kesetaraan dan keadilan jender di berbagai bidang. Tujuannya, meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa melalui pengembangan potensi tiap perempuan – agar setara dengan lelaki – sebagai aset bangsa.

Kaum perempuan Indonesia patut berterima kasih kepada Presiden Yudhoyono yang telah memercayakan posisi-posisi strategis bidang ekonomi, perdagangan dan kesehatan kepada perempuan (Kabinet 2004 – 2009). Dalam tulisan Jaya Suprana, prestasi ketiganya (kemajuan ekonomi makro) sulit dibantah.

Sekitar 37 persen dari 3,6 juta pengguna narkotik, obat-obatan, dan zat adiktif di Indonesia masih berstatus pelajar dan mahasiswa. Sebagian dari mereka yang mengonsumsi barang terlarang tersebut karena diajak teman sebayanya.

Kepala Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar mengatakan, di Jakarta (19/10), tren pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya.

Kenaikannya, berdasarkan kasus yang muncul berkisar 23 persen per tahun. “ Dari sekitar satu juta pengguna narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa, paling banyak adalah pelajar SMP dan SMA. Mereka asalnya coba-coba, “ kata Anang, saat workshop mahasiwa tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba.

Lima tahun lalu, dari 100 orang di Indonesia yang menggunakan narkoba, hanya 1,5 persen, tetapi kini sudah 1,9 persen. Di beberapa kota besar khsuusny Jakarta, prevalensi bahkan mencapai empat persen.