Setelah sepekan berlangsung Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen, Denmark, belum mencapai kemajuan berarti. Sebaliknya, menjelang kedatangan lebih dari 100 kepala negara / pemerintahan ini situasi di luar ruang konferensi mulai memanas.

Negosiasi pada Pertemuan Para Pihak Ke-15 (COP-15) pada Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) terkait dengan upaya mengatasi tantangan perubahan iklim dan dampaknya belum menampakkan hasil memadai hingga Sabtu (12/12). Kini semua kelompok negara menumpukan harapan kepada dua raksasa dunia, AS dan China, untuk mengatasinya. Keduanya adalah emiter gas rumah kaca dua terbesar di dunia.

Kedua negara tersebut amat dinantikan komitmennya mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan jika dunia ingin mempertahankan kenaikan suhu Bumi di bawah 2 derajat celsius. Kenaikan suhu di atas 2 derajat celsius, menurut para ahli, akan membawa Bumi kepada kehancuran karena akan terjadi berbagai bencana iklim : banjir, badai, kekeringan, pulau tenggelam, gelombang tinggi, dan kepunahan spesies mahluk hidup dalam skala besar.

Menteri Lingkungan Swedia Andreas Carlgren (12/12) mengatakan, “Jika jalannya negosiasi tetap seperti ini, mereka tak akan mencapai hasil akhir memuaskan.” Swedia menjadi Presiden Uni Eropa (UE) hingga akhir tahun ini. Kelompok UE terdiri atas 27 negara. “Sejauh ini kita tak akan bisa mencapai target 2 derajat,” lanjutnya.

“AS dan China yang seharusnya menawarkan (pengurangan emisi) lebih besar,” tegasnya. Menurut dia, janji yang diberikan kedua negara tersebut sampai sekarang belum mencukupi kebutuhan, sementara UE menambah komitmennya mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 30 persen pada tahun 2020, dari janji sebelumnya 20 persen. Pengurangan diukur dari level emisi tahun 1990 sesuai dengan Protokol Kyoto.

China bereaksi keras terhadap janji yang diberikan kelompok negara Uni Eropa yang akan memberikan dana bantuan jangka pendek untuk perubahan iklim. Mereka berpendapat, negosiasi perubahan ikllim akan tidak mencapai hasil jika negara kaya tak mau memberikan komitmen jangka panjang.

Pihak Uni Eropa (UE) pada pertemuan di Brussels, Belgia, memutuskan akan mengucurkan dana adaptasi 3,6 miliar dollar AS per tahun hingga tahun 2012.

“Ini bukan kunci jawaban. Sungguh mudah bagi negara maju memberikan janji untuk bantuan jangka pendek selama tiga tahun. Namun, apa yang akan bisa kita perbuat setelah tiga tahun ?” ujar Wakil Menteri Luar Negeri China He Yafei di sela-sela Pertemuan Para Pihak Ke-15 (COP-15) Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNCCC) di Kopenhagen, Denmark.”Padahal, orang mengatakan kita harus membuat komitmen dengan target 2050.”

Komitmen itu adalah pengurangan target emisi yang disepakati G-20, yaitu pengurangan emisi 50 persen pada tahun 2050 dari level emisi gas rumah kaca tahun 1990. Bantuan pendanaan itu untuk program adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang seperti yang tergabung pada Aliansi Negara Pulau-pulau Kecil (AOSIS).

Negara-negara dalam AOSIS mengusulkan adanya komite adaptasi dalam sebuah protokol baru. Komite itu di antaranya bertugas melaporkan program adaptasi dan pendanaan yang dibutuhkan negara berkembang.

Menteri Lingkungan dan Energi Denmark yang juga Presiden COP-15 Connie Hedegaard mengatakan, “Secara psikologis, komitmen itu akan mendorong negara maju lainnya. Komitmen itu menunjukkan, negara maju datang dengan kemauan baik.”

Setelah diwarnai sejumlah usulan dari negara dan kelompok negara tertentu, yang mengarah kepada kebuntuan negosiasi, arah negosiasi kembali ke jalur yang diharapkan. Presiden Pertemuan Para Pihak Ke-15 Connie Hedegaard, Jumat (11/12) malam, mengeluarkan draf negosiasi yang akan menjadi panduan pembahasan di kelompok kerja Protokol Kyoto dan Kerja Sama Jangka Panjang.

Namun,  usul yang baru akan dibahas Jumat tengah malam (waktu Indonesia) masih bisa ditolak para delegasi, yang berpotensi kebuntuan lagi. “Semua dikembalikan kepada kemauan politik paradelegasi di persidangan,” kata Connie di Bella Center, Kopenhagen, Denmark, Jumat (11/12).

Salah satu poin penting yang menjadi pokok persoalan adalah adanya penetapan target penurunan emisi negara maju sebesar 50 persen pada tahun 2050 dari level 1990. Namun, target tersebut masih merupakan usulan.

Menurut Connie, berbagai kemungkinan masih bisa terjadi terkait jalannya persidangan. “Memerhatikan perkembangan, ada sinyal bagus bahwa seluruh delegasi siap berperan secara konstruktif mencapai satu tujuan bersama,” katanya. Apabila draf usulan disepakati untuk diteruskan, pertemuan tingkat menteri yang dimulai pekan depan akan mudah mencapai kesepakatan.

Sejumlah pihak mendesak agar kesepakatan yang dihasilkan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB 2009 menonjolkan pengakuan atas hak asasi manusia. Pengakuan itu diminta sampai pada pelaksanaan di lapangan terkait dengan mitigasi dan adaptasi.

Adanya kesepakatan berdimensi HAM dinilai penting. “Jangan sampai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim justru meminggirkan masyarakat lokal dan masyarakat adat,” kata Josephole Simel dari  Mainyoto Pastoralist Integrated Development Organization.

Ia meminta agar para negosiator tidak terjebak dalam teknis negosiasi dan membicarakan uang belaka serta hanya terpaku pada huruf dan kalimat. Ada persoalan kemanusiaan di sana, yang akan terkena langsung dampak perubahan iklim.

“Bagi kami di Afrika, dampak perubahan iklim adalah persoalan keseharian, yaitu air semakin sulit. Perempuan berjalan kian jauh untuk itu. Masyarakat lokal tidak tahu perubahan iklim, tetapi mereka butuh solusi,” kata Jospeh, yang berasal dari Kenya.

Dari Indonesia, pekan lalu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga menyerukan hal yang sama. Mereka meminta pengetahuan lokal masyarakat adat dilindungi ketika diterapkan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Banyak pula testimoni menyebutkan, hari melaut nelayan Indonesia telah berkurang hingga lebih dari 100 hari setahun akibat perubahan iklim.

Perwakilan dari negara-negara pulau kecil (AOSIS), Seychelles, menyoroti peran negara-negara maju sebagai emiter terbesar gas rumah kaca, yang perlu lebih serius mengurangi emisinya. “Sebesar apa pun upaya kami mengurangi emisi dan beradaptasi akan sia-sia tanpa komitmen negara maju,” kata Ronny Jumeau.

Delegasi Indonesia menolak usul negara-negara maju mengaudit pelaksanaan progra, penurunan emisi 26 persen, sebagai bahan analisis rencana pemberian bantuan untuk target 41 persen. Alasannya, proyek itu bersifat sukarela dan pada persoalan kedaulatan.

Juru bicara delegasi RI, Tri Tharyat, di sela-sela sidang hari keempat Konferensi Perubahan Iklim 2009 mengungkapkan hal itu. “Bagaimana bisa konsultan asing datang lalu meminta data dan informasi yang tidak seharusnya,” katanya, Kamis (10/12).

Namun, Indonesia terbuka apabila negara maju bermaksud mengaudit rencana penurunan emisi 15 persen, yang merupakan selisih antara 41 persen dan 28 persen. Poin ini belum ada pemecahannya karena negara maju menginginkan ada kejelasan terhadap pencapaian 26 persen.

Sebelumnya, kelompok negara payung atau Umbrella Group (di antaranya AS, Australia, Norwegia, Jepang, Rusia, dan Eslandia) menegaskan perlunya target penurunan emisi gas rumah kaca penyebab pemanasan global dengan prinsip terukur, dilaporkan, dan bisa diverifikasi (MRV). Bukan hanya negara-negara maju yang diwajibkan, melainkan juga terhadap negara berkembang, sekalipun bersifat sukarela.

Langkah itu dinilai diperlukan untuk mencapai pembangunan yang rendah emisi karbon.

“Indonesia dalam posisi berbeda terhadap kewajiban yang diusulkan diterapkan bagi negara berkembang,” kata Tri. Sesuai Rencana Aksi Bali (BAP) yang disepakati pada COP-13 di Bali, Desember 2007 lalu, negara maju yang wajib melap[orkan emisi dan rencana penurunan targetnya.

Badan konservasi alam dunia di bawah PBB mengingatkan pentingnya Konferensi Perubahan Iklim 2009 menghasilkan kesepakatan yang ambisius. Pengasaman laut akibat kenaikan konsentrrasi karbon dioksida di atmosfer menyebabkan kepunahan spesies biota laut.

Rentetannya, yaitu terancamnya ketahanan pangan dan berdampak serius terhadap perekonomian dunia. Faktanya, pengasaman laut naik 30 persen sejak era industri 250 tahun silam. “Pengasaman laut dideskprisikan sebagai ‘pasangan jahat’ perubahan iklim,” kata Marine Vice Chair IUCN World Commission on Protected Areas Dan Laffoley pada peluncuran laporan The Ocean and Climate Change Tools and Guidelines for Action di Bella Center, Kopenhagen, Denmark.

Biota laut yang terancam di antaranya adalah terumbu karang dan hewan bercangkang, yang merupakan organisme kunci lautan. Terumbu karang menjadi gantungan hidup ratusan ribu spesies, termasuk ikan hias dan ikan komersial, yang banyak memberi penghidupan bagi masyarakat pesisir. Hewan bercangkang berperan penting pada rantai makanan di laut.

Tingginya kadar asam laut menyebabkan karang-karang mati, yang membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk pulih. Apabila itu terjadi, lautan bisa menjadi sumber petaka. Padahal 70 persen luasan dunia terdiri atas laut. Selain itu, hampir 90 persen penduduk dunia bersinggungan dengn laut.

Hampir dipastikan, perundingan dalam Konferensi Para Pihak Ke-15 PBB mengenai Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, 7-18 Desember 2009, tidak lebih dari negosiasi perdagangan emisi.

Mekanisme apa pun yang ditawarkan, tampaknya akan mengarah ke sana. Berbagai skema (termasuk reducing emission from deforestation and forest degragation / REDD) akan diperjuangkan menjadi skema baru kesepkatan iklim global tahun 2012, setelah komitmen pertama di bawah Protokol Kyoto berakhir.

Protokol Kyoto mengizinkan “mekanisme fleksibel”, seperti perdagangan karbon, clen fevelopment mechanisme (CDM), dan implementasi bersama (joint implementation), yang dasarnya ; “mau menang sendiri.”

Intinya, negara-negara maju yang tergabung dalam Annex I melakukan investasi berbagai proyek melalui swasta yang menghasilkan pengurangan emisi tersertifikasi (certified emission reduction/CER) dari industri negara-negara non-Annex I – atas nama bantuan agar pembangunan di negara berkembang “lebih efisien”.

Sertifikat emisi itu dibeli pihak swasta negara maju untuk menghindari kewajiban mengurangi emisi dari sektor produksi di negaranya. Di bawah Protokol Kyoto, negara-negara Annex I sepakat mengurangi emisi kolektif gas rumah kaca sampai 5,2 persen dari level tahun 1990.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon optimistis pertemuan PBB untuk membahas perubahan iklim di Kopenhagen akan mencapai kesepakatan mengikat tentang pembatasan emisi dan akan mendesak negara anggota untuk menetapkan target ambisius.

“Saya yakin konferensi di Kopenhagen akan menghasilkan kesepakatan politik yang penting dan kuat, yang menjadi dasar bagi sebuah kesepakatan yang mengikat secara legal,” ujar Ban Ki-moon dalam wawancara yang ditayangkan stasiun televisi Prancis, TV5.

Kesepakatan itu harus mencakup target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam jangka menengah oleh negara maju serta target yang sama untuk negara berkembang. Lebih lanjut dikatakan Ban, dukungan dana akan menjadi kunci untuk mengisi kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.

Target yang duharapkannya dapat tercapai di Kopenhagen meliputi 10 miliar dollar AS bagi dukungan pendanaan untuk membantu negara berkembang mengadaptasi perubahan emisi. Ban mengatakan, anggaran itu untuk tujuan pendanaan kangka pendek guna mendorong pelaksanaan kesepakatan tersebut pada tahun 2010. Ia pun berharap hingga 100 miliar dollar AS dapat disediakan lebih lanjut.

Meskipun tidak ada kesepahaman bersama dalam Kelompok G-77 soal pendanaan untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, Indonesia optimistis akan mendapatkan manfaat. Adapun dalam isu tersebut Kelompok G-77 pecah.

Delegasi Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNCCC) Pertemuan Para Pihak Ke-15 (COP-15) dalam Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) optmistis, apa pun keputusan konferensi, skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) diyakini akan menjadi bagian kesepkatan bersama.

Indikasinya adalah REDD telah masuk sebagai salah satu materi pembahasan di bawah kelompok kerja adhoc aksi kerja sama jangka panjang (AWG LCA) yang minim kontroversi.

“Memang ada perbedaan di G-77, tetapi secara umum dapat menerima,” kata Ketua Negosiator RI Rachmat Witoelar kepada wartawan di Kopenhagen, Denmark, Rabu (9/12).

Pemerintah Indonesia mengantisipasi kemungkinan menerima kritik tajam terkait pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen, Denmark.

Sementara itu, pengetahuan lokal dinyatakan akan bisa berkontribusi dan akan bersentuhan jika skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (reducing emission from  deforestation and forest degradation/REDD) diterapkan sebagai salah satu cara untuk mengurangi emisi has rumah kaca.

Dari data Global Climate Risk Index 2010 yang dirilis German Watch di sela-sela konferensi di Kopenhagen, Indonesia tidak masuk tiga besar negara paling rentan terkena dampak perubahan iklim.

Isu internasional

Menurut Kepala Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian Irsal Las, Selasa (8/12) di Jakarta, langkah antisipasi terhadap kritik itu perlu dilakukan agar Indonesia bisa terus membangun pertanian yang lestari. “Jangan sampai kritik itu terus merugikan pembangunan pertanian kita,” katanya.

Pada 2006 Indonesia dituduh menjadi negara ketiga terbesar pencemar CO2 di atmosfer sehingga dituding sebagai salah satu penyebab utama perubahan iklim hlobal. Untuk mengetahui emisi GRK, terutama konsentrasi CO2 di atmosfer, pada 2006 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional terlibat dalam penelitian.

Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim Lapan merintis pembuatan instrumentasi sistem sampling untuk meneliti konsentrasi CO2 secara horizontal dan vertikal. Uji coba vertikal dilakukan di Bandung (Jawa Barat) dan Watukosek (Jawa Timur) pada 2006.

Penelitian dari Panel Ahli Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) menunjukkan, konsentrasi CO2 tahun 2004 sebesar 378 ppm dan akan meningkat menjadi 714 ppm.

“Hasil analisis data lapangan menunjukkan, CO2 tidak berpengaruh signifikan pada pemanasan global, analisis data menunjukan konsentrasi sekitar 400 ppm,” kata Chunaeni Latief, Msc (61), yang dikukuhkan sebagai profesor riset di bidang optoelekronika dan aplikasi laser.

Untuk melakukan penelitian itu, Chunaeni merancang bangun instrumen pemantau CO2. Instrumen terdiri dari sistem ruas atas atmosfer dan sistem ruas Bumi sebagai penerima. Sistem ruas atas atmosfer atau gondola berbasis sensor Vaisala sebagai sensor CO2 terdiri dari sensor pengukur parameter atmosfer sistem, kontrol, dan pengirim data digital. Sistem ruas Bumi memproses pengukuran  di atmosfer.

Uji coba menunjukkan, instrumentasi ini dapat digunakan untuk penelitian horizontal jarak jauh parameter atmosfer lainnya dengan menyempurnakan sensornya dan menggunakan balon udara. Penelitian CO2 membuka peluang penelitian fenomena konveksi serta fenomena pendinginan di atmosfer atas akibat munculnya lapisan CO2.

Sejumlah lembaga nonpemerintah yang hadir di Konferensi Perubahan Iklim 2009 menyoroti lemahnya perhatian terhadap isu air dalam negosiasi iklim. Kondisi itu mengkhawatorkan sekaligus memprihatinkan.

Laporan Panel Ahli Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menyebutkan, dampak perubahan iklim menempatkan umat manusia dalam ancaman besar. Arika, misalnya, 75 juta hingga 200 juta jiwa akan kekurangan air. Sebaliknya, puluhan juta jiwa di seluruh kawasan pesisir terancam banjir dan badai tropis.

“Sayangnya, manajemen sumber daya air kurang mendapat tempat dalam rencana adaptasi yang sedang dibahas,” kata Ania Grobicki dari Global Water Partnership di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim, Rabu (9/12) di Kopenhagen, Denmark. Air belum menjadi prioritas, seperti terlihat dalam kerangka adaptasi yang sedang dibahas, mulai dari pembukaan, sasaran, cakupan, rencana aksi adaptasi, hingga pembangunan kapasitas.

Idealnya, pengelolaan sumber daya air menjadi salah satu isu sentral. Di Benua Afgrika, seperti Mali, perempuan harus berjalan semakin jauh ke tengah gurun untuk mendapatkan air. Sebaliknya, kenaikan suhu melelehkan gunung es di kawasan kutub, yang mengancam negara-negara dengan ketinggian daratan 1 meter di atas permukaan laut.

“Isu air karena dampak perubahan iklim, kalau tidak kekurangan, pasti berlebihan seperti banjir. Intinya, air merupakan masalah yang harus segera diatasi,” kata Hannah Stoddart dari Stakeholder Forum.

Adaptasi menjadi kata kunci menyikapi dampak perubahan iklim di kawasan laut dan pesisir. Indonesia dikenal sebagai negara yang sebagian besar penduduknya menghuni kawasan pesisir.

Menurut laporan perubahan iklim tahun 2007 yang dikeluarkan Panel Ahli Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC), kawasan pesisir dan laut tergolong rentan. Selain erosi, perubahan iklim juga mendorong kenaikan air laut.

Diperkirakan, jutaan manusia akan dipaksa membiasakan diri hidup dengan banjir pada tahun 2080. Ribuan pulau terancam tenggelam pada tahun 2010 apabila laju emisi gas rumah kaca (GRK) tidak secara signifikan dikurangi.

Meski negara-negara di dunia menyatakan komitmennya menurunkan laju emisi FRK, perubahan iklim hampir tidak bisa dihentikan. Paling mungkin adalah memperlambat dampak buruknya.

Untuk itu, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi keharusan seluruh negara di dunia. Dan, sektir kelautan berada pada titik penting.

Penduduk pesisir dan nelayan terdampak langsung perubahan iklim. Beberapa wujud, di antaranya pasang tinggi, abrasi kian cepat, musim tak terprediksi, serta panen ikan merosot.

Nelayan Krui, Lampung Barat, punya kisah. Nelayan generasi sekarang tak bisa menebak musim. Dulu nenek morang mereka paham betul isyarat langit, posisi bintang. Hanya dengan membaca posisi bintang selatan (berbentuk ikan pari), mereka mengetahui awal musim barat dan timur.

“Sekarang tidak,” kata Edy Hamdan (45), nelayan tradisional Krui, pada pertemuan iklim gagasan Civil Society Forum (CSF). Posisi edar bintang memang masih teratur, tetapi waktu datangnya angin barat dan timur tdak lagi dapat diprediksi.

“Empat tahun terakhir memang tak terdua,” kata Arif Iwanda, pengepul ikan di Krui. Setidaknya 40 nelayan bermitra dengannya. Sering kali angin berubah dalam hitungan jari. “Nelayan singgah sebelum tiba di tujuan sudah biasa. Badai tiba-tiba datang.” kata Arif. Beberapa tahun lalu Arif bisa mengumpulkan ikan rata-rata 2 ton dalam seahri pada musim melaut. Kini jauh dari itu.

Peternakan menyumbang 35 persen – 40 persen emisi gas metana (CH4), 9 persen emisi gas CO2, dan menyumbang 65 persen emisi gas nitrous oksida (NxO). Ketiganya adalah gas rumah kaca (GRK) paling utama. GRK bertanggung jawab pada meningkatnya suhu atmosfer Bumi. Peternakan menyumbang sekitar 51 persen emisi GRK total dunia. (Livestock’s Long Shadow | Robert Goodland dan Jeff Anhang – LEAD & FAO)

Jika satu juta orang mengubah gaya hidup dengan berbelanja bahan-bahan makanan produk lokal selama setahun, kita dapat mengurangi emisi CO2 hingga 625.000 ton. (Live Earth, Global Warming Survival Handbook)

Menggunakan lampu hemat energi berarti menghemat energi sekitar 77 persen per lampu per tahun. Ini dapat mengurangi emisi CO2 sebanyak 153 kilogram per lampu per tahun. (BPPT, Widiatmini Sih Winanti)

Jika satu juta orang menggantikan perjalanan jarak 9 kilometer dengan sepeda seminggu sekali, kita bisa mengurangi emisi CO2 – salah satu gas rumah kaca – sejumlah 100.000 ton per tahun. Catatan : Total jumlah emisi gas rumah kaca Indonesia tahun 2005 adalah 1,119 Gton. (Global Warming Survival Book dan Indonesia Second National Communication Under the UNFCCC)